JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, soal pemerintahan itu tidak bicara soal persentase. Tapi, siapa yang memiliki kemampuan untuk menjalankan visi misi pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin lima tahun ke depan.

“Tentu saja kita tidak berbicara berapa persentasenya. kita bicara mana anak bangsa yang punya kemampuan menjadi pendamping Pak Jokowi menjadi pembantu presiden di dalam menjalankan visi misi presiden. Itu semua tidak terlepas dari konsolidasi ideologi Pancasila kita,” ujar Hasto saat menghadiri acara pagelaran wayung kulit di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Pernyataan ini dia sampaikan menanggapi soal syarat rekonsiliasi sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Syarat rekonsiliasi itu, salah satunya mengenai pembagian porsi pemerintahan 55-54 persen. Hal tersebut menurutnya untuk menyamakan pandangan program Indonesia ke depan.

Menurut Hasto, partai politik boleh saja mengusulkan nama-nama calon menteri, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi sebagai presiden dan pemegang hak prerogatif.

Pasalnya, kata Hasto, kita dalam bernegara itu berdasarkan konstitusi sehingga tidak ada pembagian jatah menteri. Karena urusan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Karena menteri bukan petinggi biasa.  Menteri seorang yang menguasai hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya, menteri harus sosok negarawan, menteri bukan sosok yang berjuang demi kepentingan kelompoknya tetapi harus berkemajuan bagi Indonesia kita,” jelas Hasto.

Hasto juga menyebut partai tidak terlalu tertarik berebut kursi ketua MPR RI periode 2019-2024. Meski bisa menyodorkan kader terbaiknya, lanjut Hasto, diperlukan konsultasi dengan koalisi dan melihat aturan yang berlaku.

“Kita berpolitik dengan rule of the game, harus dengan aturan main. UU MD3 sudah mengatur dan setiap partai tentu saja akan melakukan lobi-lobi politik dan menempatkan kader terbaiknya. PDI Perjuangan punya kader-kader yang cocok sebagai ketua MPR, tetapi kami akan membahas hal tersebut di dalam kerja sama dengan Koalisi Indonesia Kerja,” ujarnya.

Dia pun enggan menyebut nama yang akan disodorkan PDIP untuk kursi pimpinan MPR. Hasto hanya mengingatkan kursi DPR harus diserahkan kepada PDIP sesuai dengan UU MD3.

Dalam konteks MPR, PDIP harus melihat struktur yang ditawarkan sebelum menentukan kadernya.

“Kita hanya bicara struktur terlebih dahulu, kita bicara berapa jumlah komposisi yang ideal dari pimpinan yang merupakan representasi dari DPR, partai politik, dan sekaligus DPD. Itu skala prioritas kami bahas terlebih dahulu,” kata Hasto. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS