BLITAR – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pandangannya terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang belakangan kini menjadi sorotan publik.
Menurutnya, pembangunan nasional seharusnya menempatkan kebutuhan rakyat sebagai prioritas utama, bukan sekadar proyek prestise.
“Rakyat jauh lebih membutuhkan pendidikan, riset, pupuk, dan bendungan bagi petani dibandingkan proyek-proyek besar yang belum tentu menjawab kebutuhan dasar masyarakat,” kata Hasto dalam keterangannya kepada wartawan di Kota Blitar, Sabtu (1/11/2025).
Dia menjelaskan, Megawati Soekarnoputri pernah memberikan masukan agar pembangunan difokuskan pada transportasi dasar dan pemerataan infrastruktur di daerah, seperti jalur kereta di Sumatera dan kawasan-kawasan strategis lain.
“Kalau kereta cepat dikerjakan oleh anak bangsa, tentu lebih membanggakan. Tapi jika hanya berorientasi pada simbol kemajuan tanpa manfaat langsung bagi rakyat, itu perlu dikaji ulang,” tuturnya.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan telah tiga kali memberikan masukan kepada pemerintah terkait arah pembangunan transportasi nasional agar tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
“Kami mendorong agar kebijakan pembangunan lebih berpihak kepada ekonomi kerakyatan dan sektor produktif di desa,” kata Hasto.
Dia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan proyek strategis, termasuk soal jaminan negara dan penguasaan teknologi.
“Proses pembangunan harus memperkuat daya saing bangsa, bukan menambah ketergantungan,” tegasnya.
“Spirit Bung Karno mengajarkan kemandirian nasional. Itulah yang harus kita wujudkan dalam setiap kebijakan pembangunan,” sambung dia.
Hasto juga menyinggung soal potensi pada aspek geologis proyek Kereta Api Cepat Jakarta- Bandung (KCJB) yang harus menjadi perhatian.
Dia menilai harusnya pemerintah membuat program-program yang dibutuhkan rakyat untuk mengangkat martabat rakyat khususnya sektor ekonomi kerakyatan.
Sebagaimana diketahui KCJB ditetapkan menjadi proyek strategis nasional (PSN) pada 2016 dengan nilai investasi yang fantastis. Biaya total dari proyek ini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau senilai Rp 118,37 triliun.
Sebagian besar pembiayaan KCJB berasal dari utang yang berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Pinjaman yang diberikan oleh CDB mencapai 75 persen dari biaya total proyek. (arif/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS










