JAKARTA – Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan MH Said Abdullah mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan agar disiplin mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memperkuat pelayanan publik. Said menyebut hal ini penting agar anggaran negara benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

“Saya berharap agar tata kelola keuangan kita, khususnya yang di APBD dikelola secara prudent (hati-hati). Sebab temuan BPK terkait kesalahan pengelolaan keuangan daerah masih tinggi,” kata Said di Jakarta, saat memberi arahan acara Konsolidasi Kepala Daerah Kader PDI Perjuangan seluruh Indonesia terkait tata kelola keuangan daerah, Jumat (4/2/2022).

Menurutnya, DPP memberi arahan kepada petugas partai, khususnya kepala daerah dari PDI Perjuangan agar disiplin memanfaatkan anggaran negara. Arahan ini sebagai antisipasi para kepala daerah kader Partai agar menjauhi perilaku tidak terpuji yang berujung rusaknya nama baik partai.

Apalagi, kepala daerah dari PDI Perjuangan ini menjadi tulang punggung pemenangan menuju Pemilu 2024 nanti. Karena itu tegasnya, konsolidasi ini sekaligus memastikan petugas partai yang jadi kepala daerah melaksanakan tata kelola keuangan daerah dengan prudent dan good governance.

“Jangan sampai partai kita rontok akibat ulah kader yang tersangkut tindak pidana, khususnya korupsi,” jelas legislator DPR RI dari Dapil Jatim XI (Madura) ini.

Politisi senior PDI Perjuangan mengatakan, Partai memiliki agenda penting untuk menyelaraskan program pusat dan daerah. Sinkronisasi ini ditujukan untuk mendorong dampak yang optimal bagi terciptanya kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, dia berharap agar Dana Transfer Daerah dan Desa (TKDD) harus didorong lebih bermanfaat bagi perubahan di daerah.

“Kita harapkan DAU tidak terkonsentrasi untuk kebutuhan membayar gaji pegawai. Kita inginkan kepala daerah dari PDI Perjuangan disiplin mendorong alokasi DAU untuk pelayanan publik,” ujarnya.

Politisi yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini mengakui perubahan desain kebutuhan anggaran tidak bisa serta merta, tapi membutuhkan transformasi. “Saya berharap 5 tahun ke depan bisa berubah, dimana alokasi DAU untuk optimalisasi pelayanan publik,” tutur Said.

Sementara itu, terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Said berharap agar para kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak hanya fokus untuk belanja infrastruktur. “Arahan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, kita harus fokus untuk mendorong ketahanan pangan kita, sebab sebagian besar bahan pangan kita saat ini masih impor,” jelasnya.

Melalui Undang Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diberikan payung hukum soal pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah. Said menyebut, ada banyak sumber pembiayaan seperti di PT Sarana Multi Infrastruktur,dll.

Menurutnya, kreativitas kepala daerah yang berani mengambil inisiasi dengan pembiayaan daerah akan memperbesar ruang fiskal daerah. Ini kesempatan untuk memperbesar alokasi belanja daerah.

“Saya berharap para kepala daerah juga kreatif, tidak hanya mengandalkan dana transfer pusat,” harap Said. (goek)