SURABAYA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah menegaskan pentingnya strategi ekonomi yang realistis namun tetap memberi harapan di tengah ketidakpastian global.

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Kerja Penyampaian Pokok-pokok Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 bersama Menteri Keuangan RI.

Dalam rapat tersebut, Said Abdullah menyoroti kondisi dunia yang masih bergejolak akibat perang dan perang dagang, yang berimbas langsung pada stabilitas ekonomi Indonesia.

“Situasi global yang penuh ketidakpastian akibat perang dan perang dagang menuntut Indonesia punya strategi ekonomi yang realistis namun tetap memberi harapan. Banggar DPR mendorong pemerintah menyusun asumsi makro yang adaptif, kebijakan fiskal yang komprehensif, serta melihat krisis sebagai peluang untuk meloncat lebih tinggi,” ungkap MH Said Abdullah, Senin (25/8/2025).

Menurut dia, fokus utama pembangunan dalam RAPBN 2026 diarahkan pada upaya memperkuat kemandirian pangan dan energi. Dua sektor ini dinilai sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global.

Selain itu, pemerintah diminta menjaga kinerja ekspor agar neraca perdagangan tetap positif. Diplomasi perdagangan, lanjut Said, tidak boleh hanya bertumpu pada dua kekuatan ekonomi dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok.

“Kita harus membuka ruang lebih luas dengan berbagai mitra lain agar risiko ketergantungan dapat ditekan,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Kinerja pertanian, peternakan, serta ekspor pada kuartal I 2025 disebut sebagai modal awal yang baik untuk menopang perekonomian. Namun, Said juga mengingatkan bahwa investasi masih menunjukkan tren melambat akibat ketidakpastian global.

Banggar DPR pun mendorong pemerintah menyiapkan strategi lebih serius dalam menarik investasi, khususnya di sektor riil. Stabilitas nilai tukar juga perlu dijaga, disertai perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional.

Selain itu, strategi pendanaan baru harus dikembangkan agar dana masyarakat lebih produktif di sektor riil, tidak hanya terserap melalui pembelian surat berharga negara (SBN).

“Sinergi kebijakan fiskal dan moneter harus menjadi navigasi yang jelas bagi pelaku ekonomi,” terangnya.

Diketahui, dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp 3.147,7 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber utama pendapatan diproyeksikan berasal dari perpajakan.

Namun, Banggar DPR mengingatkan agar peningkatan penerimaan pajak tidak hanya dibebankan melalui kenaikan tarif. Sebaliknya, perluasan basis usaha menjadi langkah yang lebih sehat untuk memperkuat penerimaan negara.

Di sisi lain, Said menyoroti penurunan signifikan dana transfer ke daerah yang dipatok hanya Rp 650 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik serta pembangunan di daerah.

“Kita harus memastikan agar kebijakan fiskal pusat tidak melemahkan kapasitas daerah dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat,” tutupnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS