JAKARTA — DPR RI menyoroti ketidaktepatan sasaran subsidi listrik yang dinilai masih membebani keuangan negara. Karena itu, pemerintah diminta segera melakukan validasi ulang data penerima agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat miskin.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan pentingnya integrasi data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai dasar penyaluran subsidi yang lebih akurat.

Menurutnya, rumah tangga yang telah meningkat kesejahteraannya seharusnya keluar dari kelompok penerima subsidi, sehingga alokasi anggaran dapat difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Rumah tangga miskin harus mendapatkan akses listrik dengan daya 900 VA ke bawah. PLN juga perlu mengembangkan program kompor listrik sebagai alternatif penggunaan LPG bersubsidi,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (8/4/2026).

Ia menilai, pembenahan data penerima subsidi tidak hanya meningkatkan keadilan, tetapi juga dapat mengurangi beban kompensasi listrik negara, terutama dari kelompok masyarakat mampu pada desil tujuh hingga sepuluh.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga menekankan, reformasi subsidi energi perlu segera dilakukan di tengah ketidakpastian global, termasuk potensi kenaikan harga energi dunia.

“Jika reformasi dilakukan lebih awal, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk menghadapi potensi oil shock,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah memastikan tarif listrik Triwulan II tahun 2026, periode April hingga Juni, tetap tidak mengalami kenaikan.

Kebijakan yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat, khususnya pada momentum Idulfitri 1447 Hijriah. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS