JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyetujui alokasi anggaran besar untuk beberapa kementerian.

Anggaran tersebut ditujukan untuk bidang strategis dengan catatan agar kementerian meningkatkan efisiensi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas.

“Banggar DPR meminta kementerian menyelesaikan struktur organisasi agar dapat bekerja lebih efektif tahun depan. Selain itu, Banggar meminta waktu tambahan untuk meninjau usulan anggaran tambahan yang diajukan oleh kementerian,” kata Said, dilansir dari Gesuri, Selasa (3/12/2024).

Ia memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

Kemudian, legislator dari PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya penyesuaian kinerja kementerian agar selaras dengan kebutuhan yang ada.

Menurutnya, proses ini diperkirakan memerlukan waktu 2-3 bulan, mengingat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih menyelesaikan agenda e-press akhir tahun.

Untuk memastikan keberhasilan program-program prioritas, Said berharap kementerian dapat mempercepat pelaksanaan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dia menyoroti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan manusia, dan penguatan sektor pangan sebagai langkah penting untuk mendukung kesejahteraan nasional. (red)