JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI minta pemerintah segera mengambil langkah-langkah setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan tarif baru.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mewanti-wanti kebijakan Trump diikuti tarif balasan negara-negara besar akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Menurutnya, langkah sepihak Amerika Serikat ini dikhawatirkan membawa petaka global seperti era Mckinley.

“Apalagi negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko memberikan balasan serupa. Terbaru, Trump juga mengenakan tarif atas barang barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 32 persen,” kata Said dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

“Di dalam negeri, kita juga menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah, seperti penurunan daya beli, serta kondisi pasar saham dan keuangan yang sangat volatile,” sambung dia.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini minta pemerintah mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar menyehatkan perdagangan internasional. Pemerintah RI, menurut Said, perlu mengajak dunia mengingatkan WTO agar berjalan sesuai tujuan pembentukannya.

“Mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO) untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan. Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan,” ujar Said.

“Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan nondiskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional,” sambungnya.

Said juga minta pemerintah mengambil langkah-langkah di dalam negeri. Antara lain menjaga produk-produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dan mencari pasar pengganti jika produk-produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif.

“Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” jelas Said Abdullah.

Dia juga minta pemerintah memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor. Hal ini dinilai sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa.

“Memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir,” tambahnya.

Said minta pemerintah memperluas dan memperdalam skema bilateral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.

“Menyiapkan seperangkat kebijakan contra-cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Said mendorong pemerintah memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif serta tetap menjanjikan bagi investor internasional.

“Juga membangun komunikasi publik yang tepercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat dirujuk oleh para pelaku usaha,” pungkas Said. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS