SURABAYA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memberikan keterangan terkait dengan dinamika politik menjelang pendaftaran calon Presiden 2024 ke KPU. Dalam keterangannya di Surabaya, pria yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut memberikan sejumlah poin terkait calon wakil presiden pendamping Capres Ganjar Pranowo.

“Terhadap seluruh dinamika politik menjelang pendaftaran pilpres 2024, PDI Perjuangan teguh berpendirian untuk menjaga keseluruhan norma konstitusi, sebab partai politik punya tanggung jawab politik-konstitusional untuk mengajukan capres dan cawapres sebagaimana yang diatur oleh konstitusi,” kata Said Abdullah, dalam keterangannya, Senin (16/10/2023).

Menurut Said, titik tekannya bukan sekadar pada letterlijk (harfiah) aturan, apalagi utak atik aturan. Lebih dari itu, perlunya soal kematangan dalam kepemimpinan. Sebab ada tanggung jawab, sekaligus risiko yang besar pada pundak pemimpin nasional.

“Memaknai peran ini, kami mengajukan Ganjar Pranowo karena beliau mengawali dengan merit politik yang benar, kiprahnya teruji dalam kepemimpinannya dua periode di Jawa Tengah, suatu jabatan politik satu tingkat di bawah presiden. Rute itu telah kami buktikan melalui jalan politik dari Presiden Joko Widodo saat ini,” terang Said.

Bagi PDI Perjuangan, jelas dia, kaderisasi partai adalah jalan untuk menguatkan rekrutmen jabatan jabatan politik. Tidak ada jalan instan bagi setiap kader PDI Perjuangan dalam menugaskannya pada jabatan jabatan politik.

“Semua dijalani dari bawah. Jalan berliku itu juga yang ditempuh oleh Ibu Mega, Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo, termasuk Presiden Joko Widodo saat ini,” sebutnya.

Berproses dari bawah, menurut Ketua Banggar DPR RI ini, adalah jalan untuk menggembleng setiap kader Banteng mendapati pengalaman politik yang panjang. Pengalaman panjang itulah yang menjadi “ilmu kehidupan” untuk mematangkan setiap kader, untuk “bisa selesai atas dirinya sendiri”.

PDI Perjuangan tidak mengenal penugasan instan dan kilat dalam jabatan jabatan politik. Sebab yang di pertaruhkan adalah keselamatan rakyat. “Jika tetap memaksakan jalur kilat, PDI Perjuangan tidak menyediakan perangkonya,” tegas Said.

Selain hukum tertinggi yang bersifat tertulis, konstitusi dan seluruh aturan tertulis di bawahnya yang harus ditaati. Bagi PDI Perjuangan hal itu saja tidak cukup. Di luar pagar norma tertulis, beber Said, ada norma norma etis dan asas kepatutan dalam urusan politik-negara, khususnya menyangkut kepemimpinan nasional.

Dia mengibaratkan, calon pemimpin nasional adalah manusia setengah dewa. Ada kewenangan yang sangat besar pada kekuasaannya.

“Pada kekuasaan yang besar itu pula bergelayut harapan dari rakyat. Karena itu, titik awal keberangkatannya harus bersih dari seluruh beban etis- dan asas kepatutan, apalagi terlibat dalam utak atik konstitusi demi kursi kekuasaan,” paparnya.

“Ibu Mega mengajari kita arti kekuasaan, beliau tidak memaksakan anak-anaknya untuk mendapat karpet merah, dan menyingkirkan halangan apapun demi hal itu. Beliau menempuh “jalan sunyi” demi memberi tempat bagi kader-kader bangsa yang memang sepatutnya menjadi calon pemimpin nasional yang hebat,” sambungnya.

PDI Perjuangan, sebut Said, merasa sangat terhormat, karena banyak kader-kader yang telah berproses dan tumbuh besar di PDI Perjuangan menjadi perhatian banyak pihak.

Bagi PDI Perjuangan, makna kebesaran adalah tumbuh bersama, menjalankan jiwa gotong royong, bahu membahu membesarkan partai, bukan membesarkan diri sendiri, sebab itu watak individualis yang berlawanan dengan ideologi dan ajaran partai.

“Bila dalam perjalanannya ada satu dua kader yang memilih jalan sendiri karena tergiur kedudukan, atau hal lainnya, PDI Perjuangan menghormati jalan politik yang ditempuhnya. PDI Perjuangan tidak akan menghitung jasa, karena setiap kader sesungguhnya sudah diasah jiwa pengorbanan sejak ia menjalani kaderisasi pratama, madya hingga utama,” tutur Said.

Bagi PDI Perjuangan, kekuasaan harus diperjuangkan bersama rakyat. Bagi setiap kader yang mendapatkan penugasan merebut kekuasaan melalui jalan elektoral, kewajiban bagi seluruh kader untuk gotong royong. Bahu membahu agar memenangkan pemilihan.

“Kerja politik ini terus kami gelorakan secara disiplin. Semua kader bantingan, iuran, berbagi waktu, tenaga dan pikiran. Bahkan di antara mereka ada yang sakit dan meninggal karena kelelahan,” sebutnya.

Menurutnya, pejuang-pejuang partai inilah yang menggerakkan rakyat dalam pemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Joko Widodo di DKI Jakarta dan Pilpres, Basuki Tjahaya Purnama di DKI Jakarta, dan masih banyak tempat lainnya.

“Ibu Mega mengajari kita arti loyalitas pada partai, bangsa dan negara. Pada masa orba, kesetiaan kader terhadap Partai teruji militansinya menghadapi ancaman dan teror aparatur orde baru. Masa reformasi, kesetiaan kader teruji pada saat yang bersangkutan memegang kekuasaan,” jelas Said.

“Apakah kekuasaan digunakannya untuk membesarkan partai, menjalankan cita cita, ideologi dan garis perjuangan partai? Melayani rakyat? Ataukah digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya? Dan kekuasaan seringkali membuat beberapa kader lupa diri. Kami mengajak setiap kader untuk selalu mawas diri, jangan mabuk kekuasaan,” pungkasnya. (red/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS