BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, tengah mempersiapkan program baru “Banyuwangi Melayani”, yang dirancang menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efisien dan berorientasi pada pendekatan humanis.

Selama ini, sejumlah masyarakat yang mengakses layanan terkadang mengalami kendala karena keterbatasan informasi terkait regulasi layanan. Seperti masalah perizinan, pendidikan, kesehatan dan berbagai layanan publik lainnya.

“Salah satunya yang menyebabkan kendala adalah keterbatasan informasi di masyarakat, dan komunikasi dengan para tenaga teknis di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Simpul inilah yang coba kami urai dalam program ini,” ujar Ipuk, Selasa (17/6/2025).

Menurutnya, program Banyuwangi Melayani merupakan komunikasi langsung masyarakat dengan tenaga teknis di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD menyediakan kontak person, mulai kepala dinas hingga tenaga teknis yang membidangi dan bisa diakses, sehingga berbagai kendala yang ditemukan masyarakat bisa segera tertangani.

Dengan program Banyuwangi Melayani ini masyarakat bisa menyampaikan kendala ataupun mengakses informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pembidangannya masing-masing.

“Sebenarnya selama ini sudah ada layanan call center 112 yang beroperasi 24 jam untuk menerima laporan warga. Ini kita tambah dengan Banyuwangi Melayani agar lebih spesifik,” jelas alumnus Universitas Airlangga itu.

Politisi PDI Perjuangan itu juga memaparkan, program Banyuwangi Melayani bertujuan menghadirkan layanan yang humanis. Transformasi digital yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi belum sepenuhnya bisa diadaptasi oleh masyarakat.

“Hal ini perlu jembatan komunikasi. Kami ingin menekankan komunikasi yang humanis dan edukatif,” terangnya.

Seperti anggapan segala bentuk pelayanan yang menyangkut instrumen negara akan dikaitkan dengan kewenangan Pemkab Banyuwangi. Padahal secara regulasi melibatkan instansi vertikal seperti kementerian, pemerintah provinsi, bahkan pihak ketiga.

“Contohnya dalam soal perizinan. Dalam proses penerbitan izin usaha ataupun izin bangunan, ini tidak semata domain pemkab. Tapi, juga ada kewenangan kementerian, kewenangan tim independen, konsultan dan lain-lain. Jadi, ini perlu disampaikan, sejauh mana kendala yang terjadi,” terangnya.

Banyuwangi Melayani bakal menyajikan sejumlah nomor WhatsApp dari masing-masing kepala dinas hingga tenaga teknis yang membidangi.

“Nanti informasi ini akan disebar di berbagai kantor dan titik strategis di Banyuwangi. Prinsipnya, semua harus terlayani sebaik-baiknya. Mengurai masalah, menghadirkan solusi,” tandasnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS