Rabu
16 Juli 2025 | 4 : 13

Saatnya Pemerintah Perangi Mafia Pajak

pdip-jatim-220903-mukernas-bamusi-hasto-1

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyarankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang saat ini disiapkan pemerintah harus mendorong perubahan fundamental terhadap politik anggaran pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebab, Hasto menyatakan, selain mengemban misi menjadikan Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri, maka dalam perspektif kedaulatan keuangan negara pemerintah Jokowi harus memaksimalkan sumber penerimaan negara.

Di sisi lain, kata dia, juga harus merombak politik alokasi dan distribusi anggaran agar lebih berorientasi pada sektor produktif, pembangunan infrastruktur, dan memerangi berbagai bentuk penggelembungan dan kebocoran anggaran.

“Langkah yang signifikan untuk menyehatkan postur APBN adalah dengan memerangi mafia pajak,” kata Hasto di Jakarta, Jumat (26/12).

Dijelaskan Hasto, berbagai langkah bisa dilakukan. Antara lain membuat sistem perpajakan online, melakukan lelang pajak dari setiap kanwil pajak dan mengukur kinerjanya secara obyektif. Selain itu juga dengan meningkatkan tax collection ratio yang saat ini masih rendah atau sekitar 52.8 persen.

Memaksimumkan wajib pajak dari sektor strategis dan mereformasi aparatur pajak agar tahan terhadap berbagai bentuk godaan manipulasi pajak serta memberi hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan perpajakan.

Dia pun menegaskan DPP PDIP memberikan dukungan sepenuhnya terhadap berbagai upaya memerangi mafia pajak tersebut.

“Pemberantasan mafia pajak sebagai pelaksanaan prinsip keadilan sosial dalam sistem perekonomian Indonesia. Karena itulah pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan reformasi perpajakan secara total dan menyeluruh,” ungkap Hasto.

Dia pun menyarankan pemerintah mengintegrasikan seluruh kekuatan alat negara seperti Kejaksaan, Ditjen Pajak, BPKP, Intelijen Pajak, KPK, dan penegak hukum lainnya. “Negara tidak boleh kalah terhadap para pengemplang pajak,” tegas Hasto.

PDI Perjuangan meyakini jika sektor perpajakan ini dapat dibereskan, maka negara tidak perlu mengemis untuk mendapatkan utang luar negeri. “Saatnya Indonesia bangkit dengan kekuatan sendiri,” pungkas Hasto. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Genjot Produksi Tebu, Bupati Kediri Bakal Kawal Kebutuhan Pupuk Petani

KEDIRI – Bupati Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) berkomitmen untuk mengawal ketersediaan pupuk guna ...
LEGISLATIF

Pentingnya Sinergi Mitigasi Bencana Industri oleh Perusahaan dan Pemkab Ngawi

NGAWI – Terbakarnya pabrik sepatu PT Dwi Prima Sentosa menjadi peristiwa memilukan di Ngawi, awal bulan ini. ...
SEMENTARA ITU...

Tinjau Rumah Ilmu Arek Suroboyo, Eri Optimis Pertumbuhan Karakter Anak Akan Meningkat

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengunjungi Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) untuk melihat proses ...
KABAR CABANG

Komedian Jember Cak Londo Koplak: Saya Ingin Bareng PDIP Ngopeni Kesenian Tradisional

JEMBER – Komedian terkenal di Kabupaten Jember, Wijaya, akrab dikenal Cak “Londo Koplak” memutuskan bergabung ...
SEMENTARA ITU...

Ratusan Hektar Sawah Diserang WBC, Ponorogo Siapkan Penyemprotan Pestisida hingga Tanam Refugia

PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo akan bertindak cepat mengendalikan penyebaran hama wereng yang ...
LEGISLATIF

Proses Perizinan Lamban, Bulek Minta Pemkot Surabaya Sederhanakan Regulasi

SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono (Buleks) minta pemerintah kota (Pemkot) setempat ...