SURABAYA – Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini menyoroti rendahnya persentase pendidikan tingkat SMA/SMK di Jawa Timur, terlebih di Kota Surabaya dibanding ketika dirinya menjabat sebagai wali kota.

Saat dia menjabat wali kota, tak ada biaya pendidikan mulai jenjang SD hingga SMA/SMK. Ketika SMA/SMK dikelola pemerintah provinsi, SMA/SMK di Surabaya tak lagi gratis.

“Dulu saat saya menjadi Walikota Surabaya hampir 90 persen anak bisa bersekolah SMA/SMK di Surabaya. Begitu dipegang provinsi sekarang tinggal 60 persen,” beber Risma di acara konsolidasi PDI Perjuangan Jatim di Surabaya, Selasa (12/11/2024).

Karena itu, tambah Risma, apabila pendidikan di jenjang SLTA digratiskan, di semua kabupaten/kota se-Jatim, maka semua anak bisa sekolah.

“Termasuk di pondok-pondok pesantren kita berikan insentif kepada para guru, juga kepada guru-guru sekolah minggu dan sebagainya,” jelasnya.

Tri Rismaharini juga menyoroti banyaknya kasus ijazah yang tertahan yang mengakibatkan banyaknya siswa SMK yang tidak bisa bekerja.

“Banyak yang mengeluh kepada saya karena tidak bisa bekerja. Di provinsi Jawa Timur banyak lulusan SMK tidak bekerja. Yang saya temui di lapangan banyak ijazah ditahan, bagaimana bisa bekerja apabila ijazah ditahan,” ujar dia.

Mantan Walikota Surabaya dua periode itupun menyampaikan pada saat bertemu masyarakat, dirinya sering menemui para guru yang memiliki penghasilan yang sangat rendah.

Sehingga, sebutnya, dunia pendidikan tidak akan berjalan maksimal selama nasib para guru belum diperhatikan dengan baik.

“Ada seorang guru yang dibayar Rp 25 ribu sebulan. Bagaimana mana saya tidak menangis mendengar hal ini,” ujar Risma. (gio/pr)