JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mendukung aksi unjuk rasa ribuan dokter yang menuntut dihapuskannya program dokter layanan primer (DLP), Senin (24/10/2016).

Aksi para dokter tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu dilakukan dengan cara long march dari Tugu Proklamasi menuju Istana Merdeka. Mereka berpendapat, program DLP memberatkan dokter dan membebani APBN.

Sebagai seorang dokter dan ibu yang mempunyai anak, tiga di antaranya dokter, kata Ribka, aksi turun jalan ini baginya sebagai perjuangan ekstra parlementer. Dia menyatakan menolak DLP, karena program itu dinilai makin menghambat mahasiswa fakultas kedokteran untuk bisa segera mengabdi kepada masyarakat.

“Karena hal ini ironis, di tengah Indonesia kekurangan dokter,” ujarnya di tengah kerumunan massa dokter yang melakukan aksi.

Di Parlemen, Ribka Tjiptaning menyatakan dirinya sebagai inisiator revisi UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, khususnya masalah program DLP.

“Hari ini juga saya akan memasukkan naskah akademik dan draf perubahan atas UU No 20 Tahun 2013 ke Baleg,” tambah dia.

Aksi damai yang diikuti oleh sekitar 2.000 dokter itu sendiri diorganisir oleh PB IDI. Dalam aksi tersebut, Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis tampak hadir di tengah massa.

Mereka long march dari Tugu Proklamasi menuju Istana, dan melakukan mimbar di depan Istana. Dalam pernyataannya tertulis, PB IDI mengatakan DLP tidak sejalan dengan UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Sementara itu, Ilham Oetama Marsis mengatakan, aksi damai para dokter ini merupakan puncak dari berbagai usaha yang telah dilakukan untuk menyadarkan pemerintah mengenai persoalan dokter.

Menurut Marsis, DLP memberatkan calon dokter karena program tersebut merupakan kewajiban. DLP justru meragukan kompetensi calon dokter yang sudah menempuh pendidikan sebelumnya.

Sebelum bertugas, terang dia, para calon dokter sudah menjalani uji kompetensi, sertifikasi dan pembekalan dokter.

Di dalam UU Pendidikan Kedokteran, lanjut dia, standar kompetensi sudah diatur tanpa harus menjalani DLP. Program DLP seperti memaksa para dokter untuk mengulangi apa yang sudah mereka pelajari di bangku pendidikan.

Selain itu, kata Marsis, program DLP juga membebani uang negara karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Menurutnya, negara harus mengeluarkan uang hingga Rp300 juta per tahun untuk satu orang dokter yang menjalani program DLP. Sementara terdapat lebih dari 100 ribu dokter yang harus menjalani DLP.

Dia berpendapat, sebaiknya pemerintah mengalihkan dana DLP yang besar itu untuk perbaikan tata kelola penyebaran dokter dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.

Saat ini, kata dia, terjadi kesenjangan dokter di Tanah Air dengan banyak tenaga kesehatan terkonsentrasi di kota-kota besar. Selain itu, fasilitas kesehatan di berbagai tempat belum lengkap dan memadai.

Sebaiknya, pemerintah mengatur ulang alokasi anggarannya untuk perbaikan tata kelola kesehatan yang lebih baik. (goek/*)