SURABAYA – Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dimulai di Kota Surabaya, Senin (6/9/2021), setelah hampir 18 bulan para pelajar tingkat SD dan SMP belajar daring.
Hasil asesmen Satgas Covid-19, ada 15 SMP negeri dan swasta mulai menjalankan PTM terbatas tersebut. Berikutnya akan menyusul SD dan SMP lainnya.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh insan pendidikan di Kota Pahlawan atas dimulainya kembali PTM.
Meski demikian, dia tetap mengingatkan tentang pentingnya menjadikan aspek kesehatan dan keselamatan sebagai pertimbangan utama.
“Tentu kita harapkan semua memenuhi prosedur. Saya yakin anak-anak kita sudah kangen sekolah. Sekali lagi selamat, tapi tetap jaga prokes, jangan kendor,” kata Adi.
Dia menggarisbawahi tiga hal penting dalam PTM terbatas yang dimulai di Surabaya.
Pertama, penerapan protokol kesehatan secara ketat. Menurutnya, prokes tugas bersama, bukan tugas Satgas Covid-19 saja.
“Pemkot Surabaya sudah membentuk satgas pelajar, itu bagus. Tapi semua pihak harus terlibat, mulai orangtua hingga guru. Harus saling mengingatkan,” pesan Adi.
Kedua, monitoring dan evaluasi secara sungguh-sungguh serta konsisten. Bila ada sekolah yang lalai, perlu segera dievaluasi demi kepentingan utama, yaitu keselamatan semuanya.
“Pandemi Covid-19 jangan sekali-sekali dipandang remeh. Semua yang terlibat di PTM harus disiplin. Jika ada sekolah lalai, misalnya, tidak menerapkan jaga jarak dengan baik maka harus segera dievaluasi,” tegasnya.
“Ini bukan sok disiplin, tapi demi keselamatan semua pihak,” tambah Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.
Ketiga, lanjut Adi, penyiapan infrastruktur sekolah yang mampu mendukung penerapan PTM. Misalnya, sirkulasi udara dan sarana sanitasi.
Menurutnya, PTM sangat penting untuk menjaga akselerasi kualitas SDM di Surabaya. Sebab, pembelajaran jarak jauh diakui memang membuat hasil pembelajaran menjadi tidak optimal.
Berbagai riset pendidikan juga menunjukkan hasil serupa. “Bahkan bisa ada loss generation,“ sebutnya.
Karena itu, dewan benar-benar akan mendukung PTM. Namun, semua aturan harus tegak.
Kalau PTM teledor, ada klaster Covid-19 di sekolah, kemudian membuat kasus kembali naik, imbuh Adi, tentu imbasnya kembali ke sekolah. Yakni, PTM diberhentikan kembali.
“Itu yang tidak kita inginkan, sehingga semua harus kompak dan disiplin,” ajaknya. (red)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS