JAKARTA – Program Indonesia sehat dan Indonesia pintar harus sejalan dalam pemerintahan Indonesia baru. Hal tersebut dinilai sebagai fondasi awal menuju pembangunan dan kesejahteraan sosial. Itu diungkapkan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Fahmi Idris Sabtu (6/9/2014).
“Masyarakat harus terdidik dengan kuat sejak dini. Dengan demikian tingkat kesehatan juga akan membaik,” ujar Fahmi Idris, saat ditemui dalam pameran ilmu pengetahuan dan teknologi di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Fahmi menganggap itu penting, terutama karena sebentar lagi Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Taraf pendidikan yang rendah, menurut Fahmi juga akan membuat tingkat kesehatan masyarakat menurun, dan akhirnya berpengaruh besar terhadap perekonomian negara.
“Indeks pembangunan manusia itu dilihat dari pendidikan dan kesehatan,” kata Fahmi.
Produk berupa Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat yang menjadi program presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, menurut Fahmi, merupakan reduksi dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Fahmi kemudian mengaitkan program tersebut yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Sementara itu, Poempida Hidayatullah, politisi yang juga penggagas pameran ilmu pengetahuan dan teknologi di Tugu Proklamasi mengatakan, program Indonesia pintar oleh presiden dan wakil presiden terpilih, menunjukkan seberapa keseriusan pemerintah dalam mendukung kemajuan di bidang pendidikan. “Kedaulatan suatu negara dapat diakui apabila terjadi peradaban teknologi yang pesat,” ujar Poempida.
Menurut dia, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, akan menentukan daya saing baik dalam sisi ekonomi maupun kesejahteraan sosial dengan negara-negara berkembang lainnya.
Sumber: Kompas
