NGANJUK – Ketegasan Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi melalui berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nganjuk menuntut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakuat (PUPR) melakukan perbaikan jalan rusak akibat terdampak proyek tol akhirnya berbuah hasil.

Jalan-jalan rusak akibat proyek tol tersebut, saat ini perbaikannya mulai ditangani pemerintah pusat.

Dengan banyaknya jalan rusak di wilayah Nganjuk selama ini, ungkap Marhaen, pihaknya berkirim surat ke Sekjen Kementerian PUPR, dan ke Dirjen Bina Marga.

“Intinya kita menuntut pemerintah pusat, siapapun kontraktornya harus memfasilitasi ikut membangun jalan di Nganjuk yang rusak akibat proyek tol,” kata Marhaen Djumadi, Selasa (21/5/2019)

Menurut dia, sudah selayaknya perbaikan jalan rusak akibat terdampak jalan tol dilakukan pemerintah pusat. “Masyarakat Nganjuk menderita dan mengalami kerugian selama beberapa tahun ini,  mulai dari tahap pembebasan tanah tahun 2010-2011 sampai saat ini,” ungkapnya.

“Warga mengancam akan melakukan aksi blokir Trans Jawa yang melintas di Nganjuk, jika jalan-jalan rusak tersebut tidak segera diperbaiki pemerintah pusat,” tambah dia.

Wabup yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini berharap menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 hijriyah ini, masyarakat Nganjuk bisa menikmati jalan-jalan yang sudah diperbaiki.

Selain itu, pihaknya juga berharap dengan perbaikan infrastruktur jalan nantinya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Nganjuk.

Sementara itu, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat didampingi Marhaen dan Pejabat Kementerian PUPR serta Kepala PUPR Kabupaten Nganjuk terjun langsung ke lokasi jalan rusak, yang hari ini dilakukan pengaspalan.

Di antaranya di Jalan Semeru Kelurahan Tanjungrejo, satu dari 13 titik jalan yang rusak. “Kita upayakan sebelum Lebaran pembangunan jalan sudah harus selesai. Minimal 5 titik, 6 titik atau 8 titik sudah bisa selesai, nanti sisanya sambil jalan,” kata Novi.

Pengaspalan tersebut dikerjakan langsung oleh tenaga dari Kementrian PUPR yang tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. “Saya ingin kualitas bukan kuantitas, karena yang mengerjakan rekanan kementrian dari skala nasional. Kalau sudah kementerian yang mengerjakan sudah tidak akan diragukan lagi,” ujar Novi.

Dia juga meminta pengertian masyarakat pengguna jalan untuk bersabar, “Untuk masyarakat dimohon untuk bersabar karena kita masih proses menuju pembangunan ini,” tuturnya. (endyk )

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS