SURABAYA – DPRD Surabaya mendesak pemerintah kota mengambil alih pembangunan Underpass Darmo Satelit. Pasalnya, setelah peletakan batu pertama oleh Wali Kota Tri Rismaharani September 2015 lalu, sampai sekarang belum ada kegiatan pembangunan underpass.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan, pihak Real Estate Indonesia (REI) yang digandeng pemkot dalam pelaksananaan proyek, ternyata belum melakukan kegiatan apapun.

Padahal, ungkapnya, sebelumnya REI pernah menyatakan, bahwa proses lelangnya selesai 2015, dan di awal 2016 sudah masuk pelaksanaan. “Dan yang paling mengecewakan kami, ternyata belakangan ada info jika dananya belum terkumpul,” kata legislator yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu, kemarin.

Seperti diketahui, proyek underpass di Jalan Mayjen Sungkono itu dibangun untuk mengurai kemacetan di kawasan padat lalu lintas tersebut. Pembangunan underpas yang diperkirakan mencapai 466 meter ini dianggarkan sebesar Rp 80 miliar ditanggung para pengembang di bawah koordinasi DPD REI Jatim.

Menurut Ipuk, sapaan Syaifuddin, jika pengembang tidak mampu, seharusnya disampaikan sejak awal. “Kami akan ambil alih, karena ini menyangkut grand design tata kota,“ tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perancangan dan Pemanfaatan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya, Ganjar Siswo Pramono menyatakan, pihaknya berkomitmen membangun underpass sejak tahun lalu. Bahkan, mereka sudah menyiapkan anggaran pembangunan dari APBD.

Namun, karena pihak REI menawari kerja sama, ungkap Ganjar, penganggaran dibatalkan. DPUBMP, sebutnya, pun sudah menyiapkan detail engineering design (DED) proyek underpass Satelit.

Sampai sekarang, tambah dia, pemkot terus menagih komitmen REI, karena tenggat waktu perjanjian kerja sama tinggal tiga bulan.

Jika tidak ada gelagat baik, pada Juni depan pemkot akan memutus kerja sama dengan REI. Kemudian menganggarkan pembangunan underpass melalui PAK, dan mengerjakannya secara multiyear. (goek/*)