PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengalami defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp34 miliar. Itu setelah memasang pembiayaan yang bersumber dari rencana pinjaman daerah kepada PT SMI yang tertera pada APBD induk 2023.

“Defisit anggaran itu dari memasang pembiayaan 100 miliar dari pinjaman daerah,” ujar Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, usai rapat paripurna di Gedung DPRD Ponorogo, Kamis (14/9/2023).

Pinjaman daerah tersebut akan digunakan untuk infrastruktur jalan di tahun 2021 dan 2022. Namun, tidak terealisasi lantaran ada pihak yang tidak setuju akan hal tersebut.

“Ada beberapa ruas jalan yang mestinya sudah selesai pada 2023 ini. Lalu di tengah jalan ada yang tidak sepakat, daripada menimbulkan kegaduhan akhirnya tidak jadi pinjam,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya berusaha akan melakukan pemangkasan anggaran belanja agar APBD 2023 seimbang. Program yang tidak terlalu berkepentingan kepada persoalan masyarakat akan ditangguhkan.

“Belanja yang tidak terlalu ‘nendang’ pada persoalan rakyat, kita tangguhkan. Termasuk bimtek, studi banding, kegiatan ke luar kota, kita kurangi; dan pengadaan lainnya yang tak bersentuhan dengan masyarakat kita kurangi,” tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menjelaskan, pihaknya menghapus kegiatan yang kurang penting demi menyeimbangkan Perubahan APBD 2023. Saat ini, hal tersebut juga tengah dibahas dengan legislatif.

“Kita kencangkan ikat pinggang untuk bersama-sama meningkatkan PAD,” tandasnya. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS