JEMBER – Sekretaris Komisi D DPRD Jember Indi Naidha mengatakan, Penerima Bantuan Iuran (PBI) pengganti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masih banyak menyisakan masalah. Hal tersebut terjadi karena cover anggaran pemerintah belum mencukupi.

“Pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu menjadi persoalan urgent. Realita di lapangan yang terjadi banyak warga yang telah memiliki PBI namun masa berlaku kartu tidak aktif,” beber Indi Naidha, Selasa (25/2/2025).

Sejauh ini, sebutnya, anggaran pemerintah tidak mampu mengcover seluruh penerima manfaat layanan kesehatan yang didaftarkan ke BPJS melalui PBI. Catatannya, dari 574.795 PBI yang tercover anggaran pemerintah hanya 313.331 jiwa.

Menurut Indi, itu semua terjadi imbas dari penyesuaian banyaknya warga kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan anggaran yang dimiliki Pemkab Jember.

“Untuk Jember sendiri, kami selaku pengawal kebijakan pemerintah pasti akan mengupayakan semaksimal mungkin bagaimana masyarakat terlayani dan terakomodir dengan baik. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan kemampuan pemerintah membayar BPJS dan itupun masih juga kita bantu lewat anggaran pribadi,” sebutnya.

Oleh karenanya legislator yang juga pengusaha batik itu mengharapkan program Pemkab Jember di bawah bupati yang baru, keberpihakan kebijakannya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu harus tegas.

“Jangan mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan kemampuan sehingga kemudian programnya dihapus, kan yang kelabakan rakyat,” tutur banteng perempuan Jember tersebut. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS