Minggu
22 November 2026 | 10 : 29

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pemerintah Siapkan Tiga Sistem Pemilu

pdip-jatim-mendagri-tjahjo-kumolo

pdip-jatim-mendagri-tjahjo-kumoloJAKARTA – Pemerintah sedang merancang sejumlah draf revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam draf-draf tersebut, dirancang tiga sistem pemilu, yakni sistem proporsional terbuka, proporsional tertutup, dan kombinasi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, dalam sistem pemilu proporsional tertutup, parpol memiliki hak dan mekanisme tersendiri dalam menentukan kader yang dijadikan calon legislatif.

Masyarakat hanya memilih gambar parpol tanpa daftar nama calon legislatif. Sistem pemilu proporsional tertutup pernah diterapkan sebelum pemilu 2004.

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, terdapat logo partai dan daftar calon legislatif. Kader partai nomor urut sembilan memungkinkan untuk mengalahkan kader terbaik parpol bernomor urut satu.

Calon legislatif yang dipilih oleh rakyat ini berlangsung pada pemilu 2004, 2009, dan 2014 lalu.

“Kombinasi yang diusulkan, oke partai usulkan nomor 1, tetapi dikalahkan nomor 9. Nah nomor 9 bisa dicek apakah benar suara murni, ada permainan, ataukah mungkin ada politik uang, sehingga partai bisa membatalkan kadernya di nomor 9 dan mengajukan yang nomor 1,” kata Tjahjo di Kemendagri, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Tjahjo mengatakan pemerintah sedang membuat Daftar Investaris Masalah (DIM) RUU Penyelenggara Pemilu. Pembahasan DIM akan dilakukan pada rapat kabinet terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

“DIM kami baru alternatif satu, alternatif dua, nanti akan disampaikan kepada Presiden, dibahas dalam rapat kabinet terbatas apa yang menjadi DIM pemerintah,” ucap Tjahjo.

Tjahjo meyakini Dewan Perwakilan Rakyat memiliki DIM yang bervariasi. Hal itu, kata dia, terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Tjahjo berharap dapat menyerahkan DIM ke DPR pada bulan September, sebelum DPR memasuki masa reses di bulan Oktober.

“Ada waktu DPR sinkronkan dengan DIM masing-masing fraksi sehingga sidang setelah Oktober sudah bisa dibahas. Pada prinsipnya arahan Presiden pasal yang ada sudah baik tidak perlu diubah,” ujar Tjahjo. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Cuaca Ekstrem Mengancam Jember, Indi Minta BPBD Antisipasi Pohon Tumbang

JEMBER – Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naidha Wulandari, meminta BPBD meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ...
KRONIK

Martin Serap Aspriasi, Warga Jambesari Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa Minim

BONDOWOSO – Kerusakan jalan dan keterbatasan anggaran pembangunan desa menjadi keluhan utama warga Kecamatan ...
KRONIK

Candra Tantang Mahasiswa FISIP Unej Bedah RPJMD, Dorong Gen-Z Kritis terhadap Pembangunan

JEMBER – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menantang mahasiswa membedah dokumen Rencana ...
LEGISLATIF

Warga Buduran Sidoarjo Mengeluh kepada Hari Yulianto; Soal Desil, Layanan PDAM, hingga Minimarket Masuk Kampung

SIDOARJO – Sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat mengemuka dalam sesi dialog dan tanya jawab ...
KRONIK

Perkuat Peran Paralegal, Bupati Lukman Komitmen Perluas Akses Bantuan Hukum

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyatakan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap ...
LEGISLATIF

Peserta Serap Aspirasi Amin Thohari Mengaku Hidup Susah dan Terjerat Pinjol

BOJONEGORO – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Amin Thohari, menggelar Reses Masa Sidang III ...