Sabtu
23 Mei 2026 | 4 : 54

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pemerintah Siapkan Tiga Sistem Pemilu

pdip-jatim-mendagri-tjahjo-kumolo

pdip-jatim-mendagri-tjahjo-kumoloJAKARTA – Pemerintah sedang merancang sejumlah draf revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam draf-draf tersebut, dirancang tiga sistem pemilu, yakni sistem proporsional terbuka, proporsional tertutup, dan kombinasi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, dalam sistem pemilu proporsional tertutup, parpol memiliki hak dan mekanisme tersendiri dalam menentukan kader yang dijadikan calon legislatif.

Masyarakat hanya memilih gambar parpol tanpa daftar nama calon legislatif. Sistem pemilu proporsional tertutup pernah diterapkan sebelum pemilu 2004.

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, terdapat logo partai dan daftar calon legislatif. Kader partai nomor urut sembilan memungkinkan untuk mengalahkan kader terbaik parpol bernomor urut satu.

Calon legislatif yang dipilih oleh rakyat ini berlangsung pada pemilu 2004, 2009, dan 2014 lalu.

“Kombinasi yang diusulkan, oke partai usulkan nomor 1, tetapi dikalahkan nomor 9. Nah nomor 9 bisa dicek apakah benar suara murni, ada permainan, ataukah mungkin ada politik uang, sehingga partai bisa membatalkan kadernya di nomor 9 dan mengajukan yang nomor 1,” kata Tjahjo di Kemendagri, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Tjahjo mengatakan pemerintah sedang membuat Daftar Investaris Masalah (DIM) RUU Penyelenggara Pemilu. Pembahasan DIM akan dilakukan pada rapat kabinet terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

“DIM kami baru alternatif satu, alternatif dua, nanti akan disampaikan kepada Presiden, dibahas dalam rapat kabinet terbatas apa yang menjadi DIM pemerintah,” ucap Tjahjo.

Tjahjo meyakini Dewan Perwakilan Rakyat memiliki DIM yang bervariasi. Hal itu, kata dia, terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Tjahjo berharap dapat menyerahkan DIM ke DPR pada bulan September, sebelum DPR memasuki masa reses di bulan Oktober.

“Ada waktu DPR sinkronkan dengan DIM masing-masing fraksi sehingga sidang setelah Oktober sudah bisa dibahas. Pada prinsipnya arahan Presiden pasal yang ada sudah baik tidak perlu diubah,” ujar Tjahjo. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KABAR CABANG

Pra Pelantikan, DPC Gresik Ajak Pengurus PAC Solid

GRESIK – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gresik menggelar pertemuan pra pelantikan PAC se-kabupaten Gresik periode ...
KRONIK

Legislator PDIP Jombang Ini Kawal Legalitas Rumah Kelahiran Bung Karno Jadi Cagar Budaya

JOMBANG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jombang, Ady Artama Putra, menyatakan dukungan penuh ...
LEGISLATIF

Tinjau Potensi Ekspor Wonosalam, Mbak Estu: Kekuatan Pangan Dimulai dari Desa

JOMBANG – Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Sadarestuwati, melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau langsung potensi ...
LEGISLATIF

Pertemuan dengan Ansor-Banser Ngawi, Diana Sasa Soroti Maraknya Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan Agama

NGAWI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Diana AV Sasa mengungkapkan keprihatinannya ...
LEGISLATIF

Komisi E DPRD Jatim Pastikan Penataan Guru Honorer Rampung Tahun Ini

SURABAYA — Harapan ribuan guru honorer di Jawa Timur yang sempat dihantui ketidakpastian status kerja mulai ...
LEGISLATIF

Timwas Haji DPR Desak Izin KBIH yang Kapling Tenda Dicabut

JAKARTA — Tim Pengawas Haji yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri mengecam keras praktik ...