Minggu
15 November 2026 | 10 : 04

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pemerintah Siapkan Tiga Sistem Pemilu

pdip-jatim-mendagri-tjahjo-kumolo

pdip-jatim-mendagri-tjahjo-kumoloJAKARTA – Pemerintah sedang merancang sejumlah draf revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam draf-draf tersebut, dirancang tiga sistem pemilu, yakni sistem proporsional terbuka, proporsional tertutup, dan kombinasi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, dalam sistem pemilu proporsional tertutup, parpol memiliki hak dan mekanisme tersendiri dalam menentukan kader yang dijadikan calon legislatif.

Masyarakat hanya memilih gambar parpol tanpa daftar nama calon legislatif. Sistem pemilu proporsional tertutup pernah diterapkan sebelum pemilu 2004.

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, terdapat logo partai dan daftar calon legislatif. Kader partai nomor urut sembilan memungkinkan untuk mengalahkan kader terbaik parpol bernomor urut satu.

Calon legislatif yang dipilih oleh rakyat ini berlangsung pada pemilu 2004, 2009, dan 2014 lalu.

“Kombinasi yang diusulkan, oke partai usulkan nomor 1, tetapi dikalahkan nomor 9. Nah nomor 9 bisa dicek apakah benar suara murni, ada permainan, ataukah mungkin ada politik uang, sehingga partai bisa membatalkan kadernya di nomor 9 dan mengajukan yang nomor 1,” kata Tjahjo di Kemendagri, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Tjahjo mengatakan pemerintah sedang membuat Daftar Investaris Masalah (DIM) RUU Penyelenggara Pemilu. Pembahasan DIM akan dilakukan pada rapat kabinet terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

“DIM kami baru alternatif satu, alternatif dua, nanti akan disampaikan kepada Presiden, dibahas dalam rapat kabinet terbatas apa yang menjadi DIM pemerintah,” ucap Tjahjo.

Tjahjo meyakini Dewan Perwakilan Rakyat memiliki DIM yang bervariasi. Hal itu, kata dia, terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Tjahjo berharap dapat menyerahkan DIM ke DPR pada bulan September, sebelum DPR memasuki masa reses di bulan Oktober.

“Ada waktu DPR sinkronkan dengan DIM masing-masing fraksi sehingga sidang setelah Oktober sudah bisa dibahas. Pada prinsipnya arahan Presiden pasal yang ada sudah baik tidak perlu diubah,” ujar Tjahjo. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Ina Dorong Pembentukan Karakter Siswa SR, Peduli Lingkungan dan Rendah Hati

BANYUWANGI – Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, mengajak para siswa Sekolah Rakyat (SR) untuk menumbuhkan ...
KABAR CABANG

Pekan Peduli Sampah, Taufadi Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepedulian pada Lingkungan

PAMEKASAN – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pamekasan, Taufadi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ...
KRONIK

Hj. Ansari Optimistis UIN Madura Mampu Bersaing, Dorong Penguatan Tata Kelola

PAMEKASAN – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari, menegaskan dukungannya terhadap transformasi kelembagaan ...
KABAR CABANG

Paltuding Jadi Gerbang Wisata Ijen, Sampah dan Open Dumping Jadi Sorotan

BONDOWOSO – Kawasan Paltuding, gerbang pendakian Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen, menghadapi persoalan sampah. ...
LEGISLATIF

Tender 2.095 Gerobak Cinta Jember Belum Dimulai, Candra Soroti Waktu 20 Hari

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember berhati-hati ...
KRONIK

Sonny Serahkan Tiga Teba Modern untuk Pengolahan Sampah Rumah Tangga di Bondowoso

BONDOWOSO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sonny T. Danaparamita, melalui Rumah Aspirasi Sonny menyerahkan ...