Selasa
18 Agustus 2026 | 6 : 09

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pemerintah Akan Integrasikan Bansos Nontunai dalam Satu Kartu

pdip-jatim-Puan-ISI-Padang

pdip-jatim-Puan-ISI-PadangJAKARTA – Pemerintah berencana mengintegrasikan berbagai bantuan sosial (bansos) secara nontunai, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) Beras Sejahtera (Rastra), dan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam satu kartu.

Kartu gabungan itu bakal dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, KKS nantinya dapat digunakan untuk membeli berbagai keperluan melalui program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong).

“Rencananya memang ke depan ini pemerintah akan menyalurkan bansos nontunai yang berkaitan dengan PKH, KIP, KIH, Rastra di E-Warong,” kata Puan seusai Rapat Koordinasi di Kementerian PMK, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

KKS rencananya menggunakan sistem perbankan yang mencatat seluruh transaksi. Puan menuturkan, penggunaan sistem perbankan ditujukan agar penyaluran dana bansos dapat lebih transparan, terkontrol, dan tepat sasaran.

“Program ini berhasil ketika orang menerima uangnya tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Makin semuanya sistem perbankan dan transparan makin sulit orang macam-macam karena semuanya sudah tercatat,” ucap Puan.

Selain itu, penggunaan sistem perbankan juga dimaksudkan mengedukasi masyarakat mengenai sistem keuangan inklusi.

“Banyak manfaatnya. Salah satunya mendorong perluasan keuangan inklusi. Cashless,” ucap Puan.

Rencananya, implementasi program tersebut dilakukan pada Januari 2017. Pemerintah akan menyalurkan dana bansos nontunai lewat empat bank milik negara dan berbagai bank daerah.

“Kita akan menggunakan empat bank BUMN dan bank daerah di seluruh provinsi,” tutur Puan.

Saat ini, pemerintah masih melakukan pembahasan Peraturan Presiden sebagai landasan hukum program tersebut.

Rencananya, Perpres tersebut akan diselesaikan pada November 2016 ini. Puan menyebutkan, pembahasan Perpres tersebut masih akan dilakukan dua kali.

“Sekali lagi teknis lalu masalah redaksional. Terakhir kita sinkronisasi dengan Kemenkumham. Harus sudah beres bulan ini karena akan dipakai secepatnya,” ucap Puan. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

HUT ke-81 RI, Bupati Arifin Serahkan 17 Rumah Bedah Rumah: Merdeka dari Hunian Tak Layak

TRENGGALEK – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Trenggalek memiliki makna berbeda bagi 17 keluarga ...
KOLOM

Marhaenisme dan Relevansi Pemikiran Bung Karno

Oleh: Deni Wicaksono, Ketua Persatuan Alumni GMNI Jawa Timur ADA bagian menarik dari pidato Presiden Prabowo ...
KRONIK

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Gelar Doa Bersama dan Bagikan Pupuk Organik Gratis di Hari Kemerdekaan

BOJONEGORO – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Wakil Ketua DPRD Kabupaten ...
KABAR CABANG

Gelar Sarasehan Kebangsaan, DPC Tulungagung Perkuat Semangat Gotong Royong

TULUNGAGUNG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menggelar sarasehan kebangsaan dalam ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Jatim: P-APBD 2026 Jangan Diukur dari Besarnya Anggaran, tapi Manfaat untuk Rakyat

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar Perubahan APBD ...
SEMENTARA ITU...

Bacakan Proklamasi HUT ke-81 RI, Fery Ingatkan Kemerdekaan Harus Diisi Kerja Nyata untuk Rakyat

MADIUN – Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengingatkan kembali momentum Proklamasi Kemerdekaan sebagai ...