SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, pelimpahan sebagian kewenangan urusan dari pemkot ke kecamatan, belum maksimal.
Adi minta Pemkot Surabaya segera menyusun formulasi terkait pelimpahan wewenang ke kecamatan tersebut. Baik wewenang di pelayanan bidang perizinan maupun non perizinan.
Pelimpahan sebagian wewenang ke kecamatan itu, jelasnya, untuk membantu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Surabaya. Sebab, perkembangan Kota Pahlawan dinilai semakin pesat, sehingga kompleksitas persoalannya semakin tinggi.
Selain itu, jelas Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono, pelimpahan sebagian wewenang tersebut untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab jika pengurusan kebutuhan administrasi dilakukan di kecamatan, tentunya masyarakat akan lebih mudah.
“Masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor dinas terkait, yang letaknya di luar kecamatan domisilinya. Merek cukup mengurusnya di kantor kecamatan masing-masing,” katanya, kemarin.
Pemkot, tambah Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini, mulai sekarang sudah harus memikirkan pelimpahan sebagian kewenangannya kepada kecamatan.
“Paling tidak sudah ada perencanaan. Apakah dilaksanakan tahun depan atau lima tahun yang akan datang,” ujar legislator yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.
Dia mencontohkan, perkembangan keberadaan toko swalayan dan minimarket di Kota Surabaya cukup pesat. Sedang yang mengetahui secara langsung kondisi wilayahnya adalah pihak kecamatan.
Karena itu, lanjut Awi, sudah waktunya wewenang pengurusan perizinannya dilimpahkan ke kecamatan.
Selama ini, sebutnya, sudah ada Peraturan Wali Kota Surabaya terkait hal itu. Yakni Perwali No 29 tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan.
“Namun selama ini masih belum maksimal. Harapan kami bisa diperdakan agar cantolan hukumnya semakin kuat, dan kami dorong pemerintah kota,” ujarnya. (goek)
