oleh

Pegawai Honorer Dukung Ahok-Djarot

JAKARTA – Ribuan buruh dan pegawai instansi pemerintah tergabung dalam Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara menyatakan dukungan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) di putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Temu akbar Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara itu digelar di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2017).

Sebagaimana disampaikan Ketua Presidium Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara, Mariani, pihaknya bersama PDI Perjuangan sepenuhnya mendukung Ahok-Djarot untuk menang dalam putaran kedua Pilgub DKI Jakarta.

“Selama ini, yang konsisten memperjuangkan buruh dan pegawai rendah di instansi pemerintah adalah PDIP. Tak ada keraguan dan kami seratus persen mendukung Ahok-Djarot,” tandas Mariani.

Dia juga mengatakan, jika pasangan Ahok-Djarot menang, besar harapan bahwa pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, honorer, dan pegawai tetap non-PNS akan diangkat menjadi PNS.

“Inilah harapan sekaligus perjuangan kami. Secara konkret akan diwujudkan dalam dukungan di Pilgub DKI,” ujarnya.

Dia menjelaskan, ada sekitar 12.000 pegawai honorer plus keluarga mereka yang tergabung dalam Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara. Sampai saat ini sudah dibentuk 10 DPW, termasuk DKI Jakarta.

Pihaknya menyatakan bersemangat, karena PDI Perjuangan yang menjadi pengusung revisi UU ASN sebagai wadah bagi pekerja di pemerintahan agar pekerja diakui dalam revisi UU ASN.

“Sejak Juli 2016 dicetuskan revisi UU ASN, kami merasakan bahwa PDIP sangat kencang mendorong dan konsisten mendukung para pakerja non-PNS,” jelas Mariani.

Pertemuan itu dihadiri Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka, sejumlah pengurus DPP PDIP, serta sejumlah anggota DPRD PDIP dari beberapa daerah.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur harus melalui perjuangan yang berpihak pada wong cilik. Termasuk para pegawai honorer, pegawai tidak tetap, dan pegawai kontrak.

“Kini, Pak Ahok dan Djarot melalui kebijakan berpihak pada rakyat serta memberikan gaji pegawai di Jakarta sangat lebih dari cukup ditambah tunjangan-tunjangan,” ujar Hasto.

Dia mengatakan, pasangan Ahok-Djarot bisa membuat terobosan hingga ada tunjangan bagi pegawai honorer. Pihaknya lebih menginginkan bagaimana menjadi PNS dan ini harus dikawal bersama sama dengan mendukung Ahok-Djarot.

Selama kepemimpinan Ahok-Djarot, lanjut Hasto, taman kota dibangun, anak-anak dan ibu-ibu bisa bersosialisasi bersama, serta taman yang tadinya gersang dan kumuh kini menjadi ruang hijau untuk dialog bagi rakyat.

“Kepemimpinan Ahok-Djarot berorientasi kepada masyarakat miskin dengan mengeluarkan KJP dan KJS,” kata Hasto.

Dia menambahkan, dukungan PDIP kepada Ahok-Djarot tidak lain karena kinerja pasangan itu yang menjalankan Pancasila secara penuh.

Dijelaskan pula, Ahok saat menjadi gubernur membangun masjid di Daan Mogot dengan desain lima menara serta berkonsep kebudayaan Betawi. Juga ada Islamic Center di Jakarta Utara.

“Bahkan, sekarang ada program umrah dan insentif para imam masjid, muazin, ustaz, dan juga marbot masjid,” jelasnya.

Soal banjir, lanjut Hasto, Ahok membentuk pasukan oranye yang bersemangat membersihkan sungai-sungai. Ada taman yang dibangun oleh pasukan hijau.

Rakyat di bantaran sungai dipindah ke rusun yang manusiawi dan membina masyarakat secara sosial, ekonomi, dan berkeadilan.

“Ahok-Djarot merekrut rakyat untuk bekerja dan mengabdi kepada daerah. Korupsi diberantas, pimpinan DPRD yang korupsi pun diberantas. Kalau pemerintahan Ahok-Djarot mampu menjadikan pemerintahan yang memihak rakyat, maka kita harus dukung,” kata Hasto.

Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, partai yang konsisten memperjuangkan nasib pekerja adalah PDIP, baik yang ada di DPR dan DPRD. Semuanya menjalankan instruksi dari DPP PDIP agar memihak kepada buruh, termasuk pegawai pemerintah yang belum sejahtera.

“Kami konsisten memperjuangkan itu, karena memang diawasi dan diperintahkan oleh PDIP,” kata Rieke.

Dia juga mengingatkan, dalam Pilgub DKI, kesejahteraan masyarakat dan para pegawai pemerintah juga sangat diperhatikan.

Masyarakat tentu tak mau berganti kebijakan kepada yang belum tentu lebih baik. Sebab, kalau Ahok-Djarot tidak menang lagi, maka tidak ada jaminan KJP dan KJS akan jalan.

“Namun, semua prestasi Ahok-Djarot dilawan dengan isu-isu penistaan agama. Padahal, semua itu tidak benar. Ahok tidak pernah melarang shalat lima waktu, puasa, dan ibadah. Malah sebaliknya semua difasilitasi,” kata Rieke. (goek)