oleh

PDIP Jatim Dorong Provinsi Penuhi UMK Usulan Daerah

-Berita Terkini, Kronik-17 kali dibaca

pdip-jatim-rakor-buruh-dan-taniSURABAYA – PDI Perjuangan Jawa Timur mendorong Gubernur Jatim tidak menolak besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang diusulkan masing-masing daerah.

Wakil Ketua Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan Jatim Hari Putri Lestari mengatakan, besaran UMK usulan kabupaten/kota, tentu sudah diputuskan setelah melalui pembahasan ketat dewan pengupahan masing-masing daerah.

Permintaan ini, ungkap Tari, sapaan akrabnya, dari aspirasi elemen buruh daerah terkait besaran UMK yang sudah diserahkan ke provinsi. “Provinsi itu hanya mengesahkan UMK yang diusulkan daerah, bukan mereduksi,” katanya.

Hal itu disampaikan Tari, usai Rapat Koordinasi Bidang Buruh dan Tani DPD PDI Perjuangan Jatim, di aula DPD PDIP Jatim Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya, Selasa (15/11/2016).

Rakorbid diikuti utusan DPC PDI Perjuangan se-Jatim. Pesertanya, terdiri dari jajaran Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur yang membidangi buruh dan petani, serta wakil sekretaris.

Rakor berlangsung hingga sore hari tersebut juga dihadiri anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD kabupaten/kota, yang bertugas di komisi yang membidangi perburuhan dan pertanian.

Menurut Tari, rakorbid di antaranya diisi acara sosialisasi peraturan tentang ketenagakerjaan. Hal ini penting, mengingat masih ada kader PDIP yang di struktural maupun legsilatif setempat, belum paham UU ketenagakerjaan.

Dengan memahami UU-nya, jelas Tari, nantinya mereka bisa mengambil keputusan dengan cepat. Atau kalau ada persoalan ketenagakerjaan, kader PDIP bisa mendampingi atau mengadvokasi kaum buruh.

Selain itu, DPC PDIP se-Jatim diminta membuka posko pengaduan perburuhan, dan mendampingi persoalan buruh di daerahnya masing-masing. Mereka juga diminta melakukan survei persoalan perburuhan di daerahnya.

Survei tersebut, di antaranya terkait pelanggaran, pemetaan. lalu didata, dan disetorkan ke DPD PDIP Jatim.  “Kita siap membantu, menganalisa, merangkum, mendata, inventaris, kemudian merumuskan. Apakah bisa ditindaklanjuti di kota/kabupaten, mana yang akan digarap di tingkat provinsi, dan mana yang akan diusulkan ke tingkat pusat,” paparnya. (goek)