JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang alasan dan rasionalisasi kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kami sebenarnya ingin ada dialog antara DPRD Jember dan mahasiswa. Kebijakan yang diambil pemerintah pusat adalah sesuatu yang tidak populer, tapi harus diambil,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Tabroni, Senin (12/09/2022).

Ketua Komisi A DPRD Jember itu juga mengajak mahasiswa untuk melihat situasi global saat ini. Menurutnya, setelah perang Rusia dan Ukraina, harga minyak di tingkat dunia naik. Itu tentu mempengaruhi perekonomian nasional.

“Mahasiswa harus dipahamkan dulu hal tersebut. Walaupun faktanya mereka melihat masyarakat terkena dampak langsung dari pengurangan subsidi tersebut, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, bahwa faktanya 80 persen penikmat subsidi tersebut adalah masyarakat kelas menengah ke atas,” jelas Tabroni.

Tabroni juga menjelaskan, pemerintah pusat mengambil kebijakan menaikkan harga BBM sebenarnya untuk pemerataan kesejerahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada rakyat kecil yang memang benar-benar membutuhkan.

“Naiknya harga BBM ini sebenarnya salah satu upaya menegakkan sila kelima, yaitu dengan mengalihkan uang triliunan rupiah yang sebelumnya untuk subsidi BBM tersebut kepada masyarakat kecil langsung. Bukan kalangan menengah ke atas,” tutur Tabroni.

Sebab itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember ingin memberikan pemahaman tersebut bahwa kebijakan menaikkan harga BBM itu bukannya tanpa dasar.

“Karena kalau pengurangan subsidi tidak dilakukan, ekonomi semakin kolaps. Ini sesuatu yang tidak menarik bagi kita ke depan. PDI Perjuangan sebagai partai pendukung pemerintah, ingin memberikan pemahaman kepada mahasiswa soal situasi ini,” jelas Wakabid Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Jember.

Soal pengawasan terhadap pemberian bantuan kepada masyarakat, Tabroni menegaskan, harus dilakukan oleh parlemen, pers, mahasiswa, dan semua elemen masyarakat.

“Tak boleh ada penyalahgunaan terhadap subsidi yang dipindahkan ke masyarakat menengah ke bawah itu,” tandasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS