JEMBER – DPC PDI Perjuangan Jember mendukung interpelasi (hak bertanya) oleh anggota DPRD pada Bupati Faida menyikapi carut marutnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan setempat.

Langkah ini dilakukan setelah Mendagri mengeluarkan surat bernomor 700/12429/SJ tertanggal 11 November 2019. Isinya, memerintahkan pencabutan 15 Surat Keputusan Bupati Jember dan 30 Peraturan Bupati Jember.

Juga surat putusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: R-3417/KASN/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 yang memerintahkan pengembalian jabatan untuk 5 pejabat, lantaran proses mutasi tidak sesuai peraturan.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jember Bambang Wahju Soejono mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan anggotanya di DPRD Jember agar mengambil langkah konkret untuk menyikapi persoalan yang terjadi. “Yang pertama adalah interpelasi dulu,” kata Bambang Wahju, kemarin.

Kepada wartawan, Bambang Wahju menjelaskan, persoalan di Jember ini utamanya terkait kebijakan bupati dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), tidak adanya kuota CPNS buat Jember, peringatan Komisi ASN, dan terakhir peringatan dari Mendagri,” terangnya.

Dia optimistis seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember solid mengikuti arahan partai tentang interpelasi, meski pada 2015 pihkanya menjadi salah satu partai pengusung Faida.

“Kami ingin bupati yang kami usung bisa menyelesaikan masa jabatannya dengan baik, memanfaatan APBD dengan benar untuk masyarakat banyak, serta menggunakan kewenangan sebagai bupati untuk membenahi birokrasi,” ujar dia.

Terkait persoalan ini, pada Senin (25/11/2019) massa Kelompok Aliansi Aktivis Jember mendesak DPRD Jember mengajukan pemakzulan pada Bupati Faida.

Aksi ini menyusul terbitnya surat rekomendasi Mendagri Tito Karnavian pada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memerintahkan Faida mencabut puluhan kebijakan sepanjang 2018-2019 yang dianggap tak sesuai perundang-undangan.

Tapi, sebelum rekomendasi Mendagri itu turun, wacana interpelasi pada Bupati Faida sudah bergulir di DPRD Jember. Wacana itu muncul untuk mempertanyakan kebijakan Faida.

Apalagi, Jember menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang tak mendapat kuota seleksi CPNS pada tahun ini. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS