Sabtu
07 Desember 2024 | 4 : 35

PDI Perjuangan Dukung Pemerintah Melawan Gerakan Anti-Pancasila

pdip-jatim-hasto-jember

JAKARTA – PDI Perjuangan mendukung pemerintah dan aparat keamanan untuk melawan berbagai gerakan yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia, Pancasila.

Hal ini disampaikan Hasto dalam rapat koordinasi daerah PDI Perjuangan Maluku, di Ambon, Senin (8/5/2017). Menurutnya, Pancasila adalah jalan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia.

“Hukum harus berdiri kokoh dan aparat TNI dan Polri serta Kejaksaan Agung harus bertindak tegas melawan berbagai gerakan yang berniat mengganti dasar negara kita,” kata Hasto Kristiyanto, melalui keterangan tertulis.

Dia mengatakan, rakyat Indonesia akan menjadi benteng pembela Pancasila dan NKRI jika ada kelompok tertentu yang mencoba untuk mengusiknya. Hasto juga menegaskan pentingnya Pancasila untuk dihikmati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

“Pancasila dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan sebagai satu bangsa, musyawarah dan keadilan sosial adalah kepribadian kita,” jelasnya.

“Ketika ada pihak-pihak tertentu ingin memaksakan kehendak dengan kebenarannya sendiri maka robeklah nilai kemanusiaan itu,” lanjut dia.

Hasto mengungkapkan, kader PDI Perjuangan bekerja sama dengan komponen bangsa seperti Muhammadiyah, NU, Polri, dan TNI menyatakan siap menjaga Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

“Kita adalah patriot bangsa yang harus menyatu dalam seluruh nafas kehidupan rakyat Indonesia. Kita adalah Partai dengan ideologi Pancasila, bukan lainnya,” terang Hasto.

Fanatisme yang diperjuangkan PDI Perjuangan, tambah Hasto, hanyalah fanatisme untuk berbuat baik, yakni membumikan nilai-nilai Pancasila tanpa kecuali.

PDI Perjuangan yakin bahwa Pancasila yang digali dari buminya Indonesia oleh Bung Karno adalah antitesa terbaik terhadap radikalisme.

Ia menilai, Presiden Jokowi sudah mengambil langkah-langkah tepat melalui program pembangunan yang diorientasikan pada pemerataan, yakni dengan membangun dari pinggiran, dari daerah-daerah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi Widodo mengingatkan bahwa Indonesia memang merupakan negara demokrasi. Dalam negara yang demokratis, seluruh elemen bebas mengekspresikan pendapat di muka umum.

Namun, ada aturan yang tetap harus diikuti. Misalnya, tak boleh mengganggu ketertiban umum dan keamanan sosial.

“Jangan sampai energi kita ini habis setiap harinya hanya untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apakah terus kita ulang-ulang seperti ini? Ndak. Ndak. Tidak. Saya sampaikan, tidak,” tegasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Setelah Surabaya Timur, Pemkot Siap Bangun Lagi 2 RSUD di Utara dan Selatan

SURABAYA – Progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Eka Candrarini di Surabaya Timur, tepatnya di Medokan ...
LEGISLATIF

Dua Legislator Banteng Jember Kawal Upaya Pemberdayaan Petani

JEMBER – Dua legislator banteng DPRD Jember, yakni Chandra Ary Fianto dan Wahyu Prayudi Nugroho mengawal upaya ...
SEMENTARA ITU...

PPDB Zonasi, Pemkot Surabaya Tunggu Juknis dari Pemerintah Pusat

SURABAYA – Soal zonasi yang masih menjadi polemik dunia pendidikan di berbagai wilayah, Walikota Eri Cahyadi ...
LEGISLATIF

Legislator DPRD Jombang Mulai Reses, Donny: Sosialisasikan APBD 2025

JOMBANG – DPRD Kabupaten Jombang mengadakan rapat paripurna internal pada Kamis (5/12/2034). Agenda rapat merupakan ...
LEGISLATIF

2025 Dapil 7 Jatim Menuju Bebas Blankspot, Novita: Kado Digitalisasi untuk Pelaku UMKM & Ekraf

JAKARTA – Langkah nyata menuju masa depan digital terus digulirkan di Dapil 7 Jawa Timur. Rencana pembangunan ...
KRONIK

Pasangan Lukman-Fauzan Unggul Telak dalam Rekapitulasi KPU Bangkalan

BANGKALAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk ...