JAKARTA – PDI Perjuangan sangat mengapresiasi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbongkarnya sejumlah kasus besar belakangan, membuktikan kinerja dua lembaga penegak hukum itu masih menjadi andalan.

“Momentum Idul Fitri tahun ini hendaknya ditempatkan juga sebagai kesempatan untuk saling mengoreksi, saling memperkuat, dan kemudian menjadi momentum kemenangan bagi seluruh aparat penegak hukum melawan segala bentuk mafia hukum, mafia narkoba, mafia impor, mafia migas dan semua bentuk korupsi,” tandas Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Kamis (16/7/2015).

Hasto mengatakan, KPK tetap tidak kehilangan kewaspadaan sehingga mampu membongkar upaya penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Medan. Pihaknya juga mengapresiasi Polri dalam menggagalkan peredaran sabu-sabu senilai kurang lebih Rp 570 miliar.

“Prestasi KPK dalam operasi tangkap tangan dan Polri dalam pemberantasan narkoba adalah contoh positif yang membangun harapan baru bahwa aparat penegak hukum tetap bekerja keras menjawab berbagai harapan dan tuntutan masyarakat,” kata Hasto, dalam keterangan persnya.

PDI Perjuangan, tambah Hasto memberikan apresiasi atas upaya penegakan hukum dan menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat sebagaimana ditunjukkan KPK dan Polri. PDI Perjuangan meyakini jika seluruh aparat penegak hukum saling bersinergi dan bekerja sama, maka gambaran Indonesia yang bersih dari korupsi, aman, tenteram, dan adil bisa diwujudkan.

Hasto menyebutkan hampir seluruh parpol telah merasakan bagaimana kadernya terkena operasi tangkap tangan KPK. “Ini juga harus menjadi momentum bagi parpol untuk memperbaiki diri dan betul-betul menunjukkan kinerjanya dalam upaya mencegah terjadinya berbagai bentuk tindakan korupsi,” kata Hasto.

Menurutnya, saat ini yang menjadi prioritas adalah bagaimana mendorong setiap institusi penegak hukum untuk melakukan perbaikan internalnya, melalui proses institusionalisasi, penguatan budaya hukum dan ketaatan pada hukum, peningkatan profesionalitas aparat, akuntabilitas. Dan tentu saja tanggung jawab terhadap bangsa dan rakyat Indonesia.

“Berbagai bentuk politisasi hukum, ataupun hukum yang tidak berkeadilan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri harus secepatnya diakhiri. PDI Perjuangan berkeyakinan bahwa Indonesia yang adil, aman, dan bebas korupsi bisa diwujudkan,” ujarnya.

Syaratnya, imbuh Hasto, rasa saling percaya dan kemampuan koreksi yang terus menerus dari internal institusi penegak hukum sendiri. “Tuntutan reformasi terhadap institusi peradilan mutlak dijalankan agar masyarakat mendapatkan kepastian terhadap proses peradilan yang benar-benar adil,” pungkas dia. (goek/*)