SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah proaktif dengan mendata seluruh pondok pesantren (ponpes) yang berada di wilayah Kota Pahlawan. Pendataan ini dilakukan untuk memastikan kelayakan dan keamanan struktur bangunan sebagai tempat menuntut ilmu para santri.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa pendataan ini penting dilakukan, terutama untuk ponpes yang juga menyelenggarakan sekolah formal mulai daru SD, SMP hingga SMA.
“Itu nanti yang kita lakukan pendataan. Kita akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Eri Cahyadi, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, pedataan atau pemetaan dilakukan untuk melihat secara keseluruhan kondisi ponpes, termasuk kelayakan bangunan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.

“Pondok ini kan tidak masuk ke dalam anggaran pemerintah, tapi karena ada di Kota Surabaya, maka kami nanti akan berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Timur bagaimana kita bersama-sama untuk melihat kondisi di pondok-pondok yang ada di kota ini,” terangnya.

Dia menegaskan bahwa perizinan adalah kunci utama bagi Pemkot Surabaya untuk bisa memberikan intervensi. Eri berharap semua ponpes yang ada di Kota Surabaya memiliki izin yang legal dan sesuai dengan standart.

“Jika pondok itu sudah ada izinnya, maka kami bisa intervensi di sana memberikan bantuan terhadap struktur-struktur bangunan yang ada di pondok tadi,” imbuh Eri.

Meski demikian, Pemkot Surabaya juga siap membantu proses pengurusan perizinan, apabila ada ponpes yang belum memilikinya.
“Ya, harus ada perizinan, nanti kita bisa bantu terkait dengan perizinannya. Karena izin itu sifatnya penting,” tambah dia.

Sejalan dengan upaya pendataan kelayakan bangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya telah menyiapkan program pelatihan mitigasi bencana khusus untuk lingkungan pesantren.

Kepala BPBD Surabaya, Irvan Widianto, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Kampung Pancasila menyatakan bahwa ponpes menjadi target berikutnya setelah sekolah formal untuk pelatihan mitigasi.

“Untuk SD, SMP di Surabaya sudah dilakukan pelatihan mitigasi. Kami, saat ini menargetkan juga untuk pesantren,” kata Irvan.

Program tersebut, mencakup mitigasi bencana dan pelatihan kesiapsiagaan. Pelatihan ini akan melibatkan seluruh penghuni pondok, termasuk pengurus dan santri.

“Pelatihan mitigasi bencana sekaligus melatih bagaimana mereka ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, harus melakukan apa,” jelas dia.

Saat ini, pihaknya telah mengirimkan surat kepada seluruh camat se-Kota Surabaya untuk melakukan pendataan ponpes yang ada di wilayahnya masing-masing.

“Pendataan sedang dilakukan. Setelah itu, secara bertahap pada tahun ini dan depan akan segera dilakukan pelatihan mitigasi di lingkungan pesantren,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS