MALANG – Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang di dalamnya menghapus Pancasila dalam mata pelajaran dan kuliah menuai kritik banyak pihak. Salah satunya dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP.

Dia menyayangkan dalam PP tersebut tidak memasukkan pendidikan Pancasila. Padahal PP tersebut akan mengatur penyusunan kurikulum siswa mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. “Ini sesuatu yang sangat sembrono,” ucap Sri Untari, Minggu (18/4/2021).

Menurutnya, kebijakan ini bertentangan dengan apa yang diperjuangkan Presiden Joko Widodo yang selama ini terus konsisten memperjuangkan nilai-nilai Pancasila.

Apalagi di era modern saat ini, ideologi-ideologi dari luar sangat mudah masuk ke Indonesia. Sehingga pendidikan Pancasila merupakan garda terdepan dalam menghalau masuknya paham radikalisme dan ekstimisme masuk ke bumi Nusantara.

“Karena Indonesia negara trans dimana perlintasan ideologi-ideologi bangsa bisa mampir ke Indonesia,” jelasnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini juga menjabarkan secara historis dalam perjalanannya bangsa Indonesia mendapatkan berbagai pengaruh ideologi-ideologi dan agama besar di dunia.

Namun, dalam prosesnya pengaruh-pengaruh ideologi dan agama tersebut tersaring dalam masyarakat Indonesia yang kemudian menjadi local genius.

Oleh karenanya, menurut Sri Untari, pendidikan Pancasila sudah seharusnya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan bagi siswa sekokah dasar hingga menengah atas.

Dia menegaskan bahwa Pancasila sebagai konstitusi dasar negara Indonesia harus diturunkan kepada generasi penerus bangsa.

“Maka tidak menjadi salah apabila PP-nya menyebut dengan benar bahwa mata pelajaran dasar pendidikan Pancasila diberikan ke anak anak kita,” tegasnya.

Ketua Umum Dekopin itu juga mendorong adanya pendidikan yang berorientasi pada Pancasila. Dalam rangka optimalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam semua segmen kehidupan, dimulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD.

“Dimulai dari PAUD hingga sekolah menengah atas harus betul-betul memiliki guru dan kurikulum serta tenaga pendidikan yang memiliki orientasi khusus tentang Pancasila,” terang Untari.

Dia juga mengusulkan terbentuknya laboratorium Pancasila. Sehingga pengajar dan guru memiliki mindset Pancasila.

“Nanti saat ujian penyaringan guru, yang harus jadi dasar utama penilaian atau tes adalah ideologi. Jika tes ideologi ini gagal ya nggak usah diterima menjadi tenaga kependidikan,” ucapnya.

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur itu juga mengusulkan adanya tes idelogi negara dan tes khusus psikologi tentang ideologi negara kepada calon guru atau tenaga kependidikan.

Tujuannya untuk mengetahui kadar pemahaman tenaga pengajar dan guru mengenai ideologi Pancasila. (ace/pr)