JAKARTA — Industri perfilman nasional tengah menghadapi tekanan serius akibat persoalan struktural yang tak kunjung dibenahi. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, secara terbuka membongkar tiga masalah mendasar yang dinilai menjadi penghambat utama laju industri film Tanah Air.

Dalam rapat kerja di Senayan, Rabu (8/4/2026), Novita menegaskan bahwa kebijakan yang ada saat ini justru berpotensi melemahkan ekosistem kreatif, alih-alih memperkuatnya.

Persoalan pertama adalah beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda yang dinilai mencekik pelaku industri sejak tahap produksi. Skema pajak yang berlapis dari produksi hingga distribusi membuat margin keuntungan semakin tergerus dan menurunkan daya saing film nasional.

“Industri ini belum tumbuh kuat, tapi sudah dibebani berlapis-lapis. Ini bukan sekadar hambatan, tapi bisa menjadi rem serius bagi kreativitas dan investasi,” kata Novita Hardini.

Masalah kedua, sebutnya, adalah absennya keberpihakan kebijakan dalam mengintegrasikan film sebagai instrumen promosi pariwisata. Padahal, praktik global menunjukkan film mampu menjadi lokomotif promosi destinasi sekaligus penggerak ekonomi daerah.

Ia menilai, tanpa insentif fiskal maupun kemudahan regulasi, potensi besar tersebut akan terus terabaikan. “Kita seperti membiarkan peluang besar lewat begitu saja, padahal dampaknya bisa langsung dirasakan oleh daerah,” ujarnya.

Sementara itu, isu ketiga yang paling mengemuka adalah krisis jumlah layar bioskop. Ketimpangan antara jumlah produksi film dan ketersediaan layar disebut telah menciptakan antrean panjang yang tidak sehat bagi industri.

Banyak film nasional, ungkap dia, harus menunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk tayang, dengan durasi pemutaran yang sangat terbatas. Kondisi ini dinilai tidak hanya merugikan secara bisnis, tetapi juga memukul moral para kreator.

“Ini sudah tidak wajar. Film berkualitas harus berebut ruang tayang yang sempit. Kalau dibiarkan, industri kita akan stagnan dan kehilangan momentum,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Novita mendesak pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari reformasi kebijakan pajak, pemberian insentif berbasis pariwisata, hingga percepatan pembangunan dan pemerataan layar bioskop di berbagai daerah.

Ia mengingatkan, tanpa langkah konkret dan keberpihakan yang jelas, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan industri kreatif global.

“Film bukan sekadar hiburan. Ini adalah kekuatan ekonomi sekaligus wajah budaya bangsa. Kalau regulasinya tidak kita benahi sekarang, kita akan terus menjadi penonton di rumah sendiri,” pungkasnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS