Rabu
16 Juli 2025 | 4 : 07

Nelayan Situbondo Minta Pelarangan Cantrang Segera Diberlakukan

pdip-jatim-kusnadi-jangkar-situbondo

SITUBONDO – Pengunduran masa pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan (API) Pukat Hela dan Pukat Tarik juga dikeluhkan masyarakat nelayan di Situbondo.

Pasalnya, tanpa adanya larangan melalui peraturan menteri tersebut, tangkapan ikan nelayan tradisional di sepanjang pantai utara Situbondo sangat minim, kalah dengan kapal yang menggunakan pukat tarik atau cantrang.

Keluhan nelayan Situbondo itu disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi, saat mengunjungi salah satu kampung nelayan di kawasan Pelabuhan Jangkar, kemarin.

Setelah mendengar keluhan perwakilan nelayan, Kusnadi mengungkapkan, ada dua hal yang mereka inginkan. Yakni, tentang ketegasan pemerintah terkait kebijakan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

“Para nelayan minta, kalau memang pemerintah sudah melarang penggunaan alat tangkap cantrang atau pukat harimau kecil, maka harus tegas. Jangan kemudian ditunda-tunda pelaksanaannya,” ungkap Kusnadi, Senin (19/6/2017).

Menurut dia, nelayan di Jangkar Situbondo sepenuhnya mendukung apa yang diprogramkan pemerintah tersebut. Sebab, mereka sangat menyadari, bahwa dengan menggunakan alat tangkap cantrang, maka semua ekosistem laut itu akan hancur.

“Bukan hanya ikannya yang didapat, tapi juga terumbu karangnya juga kena. Ini kan bisa merusak ekosistem di laut,” jelas pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

Akibat belum jelasnya pemberlakuan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, sebut Kusnadi, suasana yang selama ini adem-adem saja di pantai Situbondo, saat ini kerap ada konflik antara nelayan tradisional dengan kapal pemakai cantrang.

Yang kedua, lanjut Kusnadi, pemerintah memang perlu memperhatikan nasib nelayan ini pada umumnya, dan khususnya di sepanjang pantai utara Jawa seperti di Situbondo, yang tidak sepanjang tahun mereka bisa melaut.

Sebab, di sela mencari ikan di laut, pasti ada masa-masa paceklik. Karena itu, mereka berharap pemerintah bisa membantu dalam bentuk apapun, agar para nelayan bisa tetap mendapatkan penghasilan untuk kelangsungan hidup keluarganya.

Selain itu, tambah Pak Kus, sapaan akrab Kusnadi, untuk menata ekonomi para nelayan, mereka berharap ada koperasi di wilayahnya. “Kalaupun belum ada, mereka berharap pemerintah mau memfasilitasi pembentukan koperasi tersebut,” ujar Kusnadi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Genjot Produksi Tebu, Bupati Kediri Bakal Kawal Kebutuhan Pupuk Petani

KEDIRI – Bupati Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) berkomitmen untuk mengawal ketersediaan pupuk guna ...
LEGISLATIF

Pentingnya Sinergi Mitigasi Bencana Industri oleh Perusahaan dan Pemkab Ngawi

NGAWI – Terbakarnya pabrik sepatu PT Dwi Prima Sentosa menjadi peristiwa memilukan di Ngawi, awal bulan ini. ...
SEMENTARA ITU...

Tinjau Rumah Ilmu Arek Suroboyo, Eri Optimis Pertumbuhan Karakter Anak Akan Meningkat

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengunjungi Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) untuk melihat proses ...
KABAR CABANG

Komedian Jember Cak Londo Koplak: Saya Ingin Bareng PDIP Ngopeni Kesenian Tradisional

JEMBER – Komedian terkenal di Kabupaten Jember, Wijaya, akrab dikenal Cak “Londo Koplak” memutuskan bergabung ...
SEMENTARA ITU...

Ratusan Hektar Sawah Diserang WBC, Ponorogo Siapkan Penyemprotan Pestisida hingga Tanam Refugia

PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo akan bertindak cepat mengendalikan penyebaran hama wereng yang ...
LEGISLATIF

Proses Perizinan Lamban, Bulek Minta Pemkot Surabaya Sederhanakan Regulasi

SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono (Buleks) minta pemerintah kota (Pemkot) setempat ...