AWAL tahun selalu membawa harapan dan optimisme. Pada awal tahun 2015 ini, publik melambungkan harapan dan optimisme terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kerja nyata menjadi jawaban untuk merawat kepercayaan publik tersebut.

Keyakinan publik ini terekam dari hasil jajak pendapat yang digelar pada pengujung tahun lalu. Sebagian besar responden meyakini, tahun 2015, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan mampu mengatasi sejumlah persoalan. Di bidang politik, misalnya, 70 persen responden yakin dengan kinerja Presiden. Keyakinan serupa juga dinyatakan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan hukum.

Kinerja pemerintah dalam bidang politik akan diuji awal tahun ini dengan dinamika di parlemen. Salah satu agenda yang berpeluang memicu dinamika ialah pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilu Kepala Daerah (Perppu Pilkada) yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di ujung masa pemerintahannya pada 2014. Separuh lebih responden yakin, perppu yang mengembalikan pilkada secara langsung ini akan disahkan parlemen meski prosesnya tidak mudah. Tarik-menarik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat tetap akan mewarnai dinamika politik.

Keyakinan pada kinerja pemerintahan Jokowi di bidang politik khususnya tidak lepas dari fakta bahwa pemerintah, terutama di awal periode, masih punya surplus kepercayaan dan dukungan publik.

Dinamika

Jika melihat hasil jajak pendapat terhadap pemerintahan baru pada rezim sebelumnya, terlihat pola yang hampir sama meski dengan derajat berbeda. Jajak pendapat Kompas pada setiap periode awal pemerintahan menunjukkan melambungnya harapan dan optimisme publik. Namun, dalam perjalanan waktu pemerintahan, terutama di akhir periode, dukungan publik cenderung menurun mengikuti kecenderungan redupnya popularitas presiden pada akhir masa jabatannya.

Pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), misalnya, jajak pendapat di awal pemerintahan merekam 76,2 persen responden yakin dengan kinerja pemerintahannya. Keyakinan terhadap Gus Dur dilandasi oleh sosoknya yang pluralis, demokratis, dan mampu mengatasi persoalan yang saat itu menjadi ancaman, yakni potensi disintegrasi bangsa.

Gus Dur juga diyakini mampu menjadi pemersatu dari ketegangan politik yang terjadi sebelum Pemilu Presiden 1999. Namun, popularitas Gus Dur menurun seiring dengan tuduhan keterlibatannya dalam skandal Buloggate. Gus Dur pun dilengserkan melalui Sidang Istimewa MPR.

Hal yang sama terjadi pada Megawati Soekarnoputri ketika menggantikan Gus Dur sebagai presiden pada 23 Juli 2001. Optimisme publik saat itu pada sosok Megawati tidak lepas dari harapan terhadap perempuan pertama yang menjadi presiden dalam mengatasi persoalan hukum, terutama kasus korupsi yang kala itu jadi sorotan publik.

Namun, seperti halnya Gus Dur, popularitas Megawati turun seiring dengan munculnya nama Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pilpres 2004. Yudhoyono berhasil merebut simpati dan dukungan publik dengan memenangi pilpres.

Di samping dukungan pada awal pemerintahannya, rekaman hasil jajak pendapat Kompas juga menunjukkan, Yudhoyono berhasil mendongkrak tingkat kepuasan publik di akhir periode pertamanya pada Oktober 2009, terutama di bidang politik dan ekonomi. Kebijakan menurunkan harga BBM menjelang Pilpres 2009 disinyalir jadi faktor pemicu meningkatnya apresiasi publik kepada Yudhoyono.

Namun, penurunan apresiasi publik terjadi di akhir periode kedua pemerintahan Yudhoyono pada Oktober tahun lalu.

Siklus politik

Mengapa dukungan politik bisa naik turun? Ilmuwan politik Amerika Serikat, Lucian Pye, menyebutnya sebagai krisis legitimasi, yang salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah memenuhi janjinya sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kinerja Jokowi? Apakah akan mengalami siklus politik berupa naik turunnya apresiasi dan dukungan publik? Dalam politik, semua dimungkinkan terjadi.

Hasil jajak pendapat akhir tahun menampakkan bagaimana respons publik pada kinerja pemerintah. Untuk bidang politik, ekonomi, dan hukum, apresiasi publik relatif kuat. Namun, di sektor riil, apresiasi cenderung lebih rendah.

Sebut saja soal harga barang dan jasa, separuh lebih responden meyakini, kondisinya akan buruk tahun ini. Respons ini tidak lepas dari langkah pemerintah menaikkan harga BBM pada pertengahan November 2014. Harga barang dan jasa juga dinilai responden sebagai persoalan yang harus segera diatasi pemerintahan Jokowi.

Kebijakan menaikkan harga BBM jadi dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, hal itu bukan kebijakan populer. Di sisi lain, jika tak dilakukan, hal itu akan berdampak pada melonjaknya anggaran subsidi yang dinilai pemerintah tidak tepat sasaran.

Meski demikian, surplus dukungan yang diperoleh Jokowi tetap jadi modal tersendiri bagi pemerintah. Hasil jajak pendapat setelah kenaikan harga BBM pada November 2014 mencatat, kebijakan itu dinilai positif.

Secara umum, publik mengapresiasi positif pemerintahan Jokowi meski publik masih ragu kondisi di sejumlah sektor akan lebih baik. Salah satunya terkait kinerja para menteri yang disikapi publik secara terbelah antara yang menyatakan puas dan tidak puas. Hal ini jadi potret bahwa apresiasi memang tidak lepas dari sosok Jokowi. Apalagi, kepercayaan publik kepada Jokowi juga diikuti oleh keyakinan mereka pada komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi, isu yang selama ini jadi tolok ukur komitmen penegakan hukum di Indonesia.

Tentu yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana pemerintah mampu membuktikan kinerjanya dan tidak sekadar bergantung pada sosok presiden ataupun wakil presiden. Publik berharap tahun 2015 menjadi momentum bagi pemerintah dalam merealisasikan janji-janji politiknya. (YOHAN WAHYU/LITBANG KOMPAS)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS