Oleh USEP SETIAWAN*

Temuan survey nasional dari lembaga Indikator menunjukkan PDI Perjuangan paling banyak didukung (25,7%), kemudian Golkar 10,5%, Gerindra 9,5%, dan Demokrat 9%. Selanjutnya PKB 7,4%, Nasdem 5,1%, PKS 4,4%, Perindo 2,8%, PAN 2,3%, PPP 2,1%, dan partai lainnya kurang dari 1%. Sekitar 19,3% belum menentukan pilihan (1-6 Desember 2022).

Kalau melihat realitas politik, sebagai pemenang PDI Perjuangan berkuasa di panggung nasional. Presiden Joko Widodo, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pimpinan tertinggi TNI adalah kader terbaik Partai. Puan Maharani selaku Ketua DPR RI juga kader terbaik Partai ini. Sejumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju juga kader terbaik Partai.

Banyak kader mengisi kursi DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, bahkan gubernur (termasuk Ganjar Pranowo di Jawa Tengah), bupati/ wali kota, dan wakilnya banyak berasal dari partai kepala banteng itu. Mereka adalah kader terbaik yang ditugaskan Partai.

Simulasi oleh lembaga Indikator atas 34 nama bakal calon presiden semi terbuka, nama Ganjar Pranowo teratas (29,5%), lalu Anies Baswedan 22,8%, Prabowo Subianto 19,5%, Ridwan Kamil 5,7%, dan nama lain kurang dari 2%. Sekitar 9,3% belum menentukan pilihan.

Singkatnya, PDI Perjuangan dalam 10 tahun terakhir menjadi partai berkuasa. Selama itu, kader Partai berusaha mempraktikkan ajaran Bung Karno, seperti Pancasila dan Trisakti. Selain itu, membumikan Dasa Prasetya sebagai agenda kader Partai.

Dasa Prasetya

Selanjutnya, kita bedah Dasa Prasetya hasil Kongres III di Bali (2010) yang berisi 10 agenda PDI Perjuangan yang harus dilaksanakan semua kader di ekskutif, legislatif, dan struktur Partai. Berikut refleksi penulis terhadap upaya kader Partai membumikan Dasa Prasetya.

Pertama, menegakkan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa ini. Ini diwujudkan dengan memegang teguh empat pilar kebangsaan yang disosialisasikan MPR RI tahun 2009-2014.

Kedua, memperkokoh kegotong-royongan rakyat dalam memecahkan masalah bersama. Ketiga, memperkuat ekonomi rakyat melalui penataan sistem produksi, reforma agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan. Direncanakan dalam RPJMN (2020-2024) dan RKP setiap tahun. Reforma agraria dijalankan melalui Perpres 86/2018 sebagai bagian dari program nasional pemerataan ekonomi nasional.

Keempat, menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi rakyat. Membangun pertanian melalui program kedaulatan dan ketahanan pangan, serta mengembangkan perumahan warga. Kelima, membebaskan biaya berobat dan pendidikan bagi rakyat. Direalisasikan melalui program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar dengan alokasi anggaran negara yang terus meningkat.

Keenam, memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah. Dilaksanakan sebagai respon atas perkembangan sistem informasidan komunikasi yang pesat. Ketujuh, melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten.

Kedelapan, mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kesembilan, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.

Kesepuluh, menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan HAM. Penyusunan kebijakan yang ramah keadilan dan HAM. Inpres pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu diterbitkan. Presiden telah menyampaikan penyesalan dan mohon maaf, akan mengunjungi, memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada korban-korban.

Kedaulatan Rakyat

Keseriusan kader-kader PDI Perjuangan bersama unsur progresif lainnya di pemerintahan dalam memasukkan substansi dari kesepuluh agenda tersebut menjadi program resmi pemerintah adalah ukuran keberhasilan proses perencanaan pembangunan sesuai garis Partai. Melaksanakan seluruh rencana kerja pemerintah menjadi ukuran kesungguhan kader mewujudkannya.

Mengingat tiada partai yang sempurna, Partai perlu melakukan intropeksi. Sejauh mana pemerintah dan legislatif melaksanakan agenda Dasa Prasetya? Menimbang tiada partai yang salah, mungkin ada kader yang salah, ke depan Partai harus lebih selektif memilih dan mengajukan para calon pemimpinnya.

Hasil perasan keringat dan banting tulang kader mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat jadi muara akhir. Realisasi janji kader jadi penentunya. Akankah pada Pemilu 2024, partai moncong putih kembali menang? Kedaulatan rakyat yang menentukan. (*)

*Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia

Tulisan ini dimuat di Pikiran Rakyat, Selasa 31 Januari 2023