JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik sembilan Dewan Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Rabu (7/6/2017) pagi.

Salah satu Dewan Pengarah UKP-PIP adalah Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan.

Selain Megawati, tokoh nasional yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2017 Nomor 31M Tahun 2017 itu adalah Try Sutrisno, M. Mahfud MD, Ahmad Syafii Maarif, Ma’ruf Amin, Said Aqil Siradj, Andreas Anangguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek.

Bersamaan dengan pelantikan kesembilan tokoh nasional sebagai pengarah itu, Jokowi juga melantik Yudi Latief sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Usai pelantikan, Yudi mengemukakan, diluncurkannya UKP PIP melalui Perpres 54/2017 merupakan momentum untuk merekatkan kembali tenunan kebangsaan, karena Pancasila itu merupakan alat persatuan.

“Jadi dengan Pancasila bukan malah merobek persatuan tapi dengan Pancasila justru ingin merekatkan kembali simpul-simpul yang longgar. Ibarat sapu lidi itu kalau tidak diikat akan berserak, sapu lidi akan kuat kalau dia jadi satu ikatan yang kuat. Dan ikatan bagi Indonesia itu adalah Pancasila,” jelas Yudi.

Dalam beberapa hari terakhir ini, sebutnya, sudah terlihat gairah masyarakat untuk memperingati Pekan Pancasila, dan menurutnya momentuk kegairahan ini harus diteruskan. Bahkan menurutnya mestinya momen ini bisa dilanjutkan jadi bulan Pancasila.

Diakui Yudi, saat ini beberapa kementerian dan lembaga-lembaga negara masih menyelenggarakan peringatan Hari Lahir Pancasila. Ini menunjukkan, waktu sepekan memang tidak cukup untuk memperingati Hari Lahir Pancasila.

Karena itu, menurut Yudi, di dalam bulan-bulan ini harus menjadi momen untuk gerakan kebajikan Pancasila. Sehingga , bukan hanya sekedar seremoni tapi betul-betul momen dimana setiap orang, setiap pihak, berusaha mengamalkan Pancasila itu di dalam laku hidup.

Yudi berharap dengan dibentuknya UKP PIP ini masyarakat tidak over ekspektasi karena sebenarnya kewenangan unit ini tidak terlalu luas. Kewenangannya hanya terbatas pada fungsi, koordinasi dan pengendalian dan pembenahan pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah.

“Jadi sebenarnya kewenangannya terbatas tapi ekspektasi publik sangat besar. Nah oleh karena itu saya kira jalan terbaik adalah melibatkan peran serta komunitas,” ujar Yudi.

Jadi ke depan, lanjut Yudi, UKP PIP ini hanya sekedar fasilitator. Tapi sebenarnya yang harus digerakkan adalah simpul-simpul, relawan-relawan dari berbagai komunitas.

“Seperti Bung Karno bilang, Pancasila itu semula digali dari komunitas. Oleh karena itu kalau kita ada masalah, sebenarnya negara itu minta tolong kepada komunitas untuk bisa ikut serta dalam merawat nilai-nilai ini,” tutur Yudi.

Mengenai perlunya pelajaran Pancasila dihidupkan kembali, Ketua UKP PIP itu menegaskan, bahwa kewenangan itu ada pada kementerian terkait, seperti Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Dikti.

Pihaknya bisa membantu supaya memastikan bahan ajar, sistem metodologinya itu harus lebih berbobot, lebih menarik, lebih sesuai perkembangan masyarakat. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS