Oleh Immanuel Yosua T

ADA pemimpin yang lahir dari podium. Ada pula yang lahir dari lorong-lorong sejarah. Megawati Soekarnoputri adalah yang kedua. Ia tidak dibesarkan oleh sorak kekuasaan, melainkan oleh ingatan kolektif tentang ketidakadilan.

Bagi sebagian generasi 1990-an, nama Megawati bukan pertama-tama dibaca di surat suara, melainkan di dinding posko, selebaran fotokopian, dan diskusi larut malam. Penulis masih mengingat masa itu—sebagai aktivis Promeg—ketika Posko Pandegiling Surabaya bukan sekadar tempat berkumpul, tetapi ruang aman untuk berpikir merdeka di tengah negara yang mencurigai pikiran.

Kami nyangkruk di sana bukan karena Megawati menjanjikan kekuasaan. Ia bahkan nyaris tak berbicara. Justru itu daya tariknya. Dalam iklim politik Orde Baru yang penuh sandiwara, Megawati hadir sebagai keheningan yang jujur. Diamnya adalah bahasa perlawanan.

Peristiwa KLB PDI di Asrama Haji Surabaya adalah salah satu momen ketika negara secara telanjang memperlihatkan ketakutannya. Demokrasi dipalsukan, keputusan dipaksakan dan Megawati disingkirkan dengan cara-cara administratif yang kasar. Tetapi seperti hukum ironis sejarah, semakin ia ditekan, semakin rakyat melekat.

Puncaknya adalah Peristiwa Kudatuli, 27 Juli 1996. Penyerbuan kantor DPP PDI bukan hanya serangan fisik, tetapi serangan terhadap harapan. Darah yang tumpah hari itu menjadikan Megawati bukan lagi sekadar ketua partai, melainkan simbol. Dari sudut pandang filsafat politik, inilah momen ketika legitimasi berpindah: dari negara ke rakyat.

Megawati tidak memimpin demonstrasi dengan toa, tetapi kehadirannya mempersatukan amarah sosial. Dalam banyak gerakan reformasi, selalu ada figur jangkar—bukan yang paling vokal, tetapi yang paling dipercaya. Megawati adalah jangkar itu. Karena itulah ia layak disebut salah satu penggerak reformasi yang akhirnya meruntuhkan rezim Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa.

Reformasi datang, tetapi godaan baru muncul. Ketika PDI Perjuangan menang Pemilu 1999 dan Megawati “dikalahkan” lewat intrik parlemen, ia kembali memilih menahan diri. Dalam etika politik klasik, ini disebut virtue of restraint —kebajikan menahan kuasa demi stabilitas republik. Ia menerima menjadi Wakil Presiden Gus Dur, sebuah keputusan yang tidak populer bagi pendukung garis kerasnya.

Watak ideologis itu terus berulang. Sepuluh tahun membesarkan Joko Widodo hingga menjadi presiden dua periode bukan proyek kekuasaan jangka pendek. Tetapi ketika kekuasaan mulai melenceng dari ideologi, terutama wacana presiden tiga periode, Megawati kembali mengambil jalan sunyi: berpisah.

Ia tahu risikonya. Akses, pengaruh dan kenyamanan bisa lenyap. Tetapi sejarah kembali membuktikan satu hal yang sering dilupakan politik modern: prinsip yang konsisten justru menciptakan loyalitas jangka panjang. PDI Perjuangan tetap menjadi pemenang Pemilu 2024.

Kini, di era Presiden Prabowo Subianto, pola itu berulang dengan versi lebih matang. Komunikasi personal boleh hangat, tetapi posisi politik tetap jelas. PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan, menjalankan peran kritis-konstruktif, sebuah konsep yang jarang dipraktikkan, tetapi vital bagi demokrasi agar tidak jatuh ke dalam kepatuhan massal.

Pada usia 79 tahun, Megawati Soekarnoputri bukan hanya milik PDI Perjuangan. Ia adalah milik ingatan kolektif bangsa: tentang keberanian untuk bertahan, tentang kesediaan membayar harga ideologi, dan tentang politik yang tidak selalu harus menang untuk bermakna.

Bagi kami yang pernah nyangkruk di posko, berdebat hingga dini hari, dan menyaksikan Kudatuli sebagai luka bersama, Megawati adalah bukti bahwa sejarah tidak selalu digerakkan oleh mereka yang paling keras bersuara, melainkan oleh mereka yang paling lama bertahan.

Dan dalam politik Indonesia, bertahan dengan prinsip adalah bentuk perlawanan yang paling langka. Sugeng Warso Enggal Bu Mega, Rahayu Bagas Waras Ibu Bangsa. (*)

*Penulis adalah mantan aktivis Promeg’96 Jatim

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS