BANYUWANGI – Bupati Ipuk Fiestiandani kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) setelah libur Lebaran tanpa pemberitahuan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Banyuwangi, Selasa (18/5/2021).

Meski secara umum pelayanan publik di Banyuwangi terus meningkat, dia mengakui masih ada sejumlah kekurangan. Hal itu juga tercermin dalam pengaduan yang dia terima dalam beberapa hari terakhir.

“Di media sosial saya masih mendapat sejumlah komplain. Ada yang pelayanan dinilai kurang ramah, ada yang terkesan mempersulit. Harus benar-benar diperbaiki, kita perbaiki bareng-bareng. Artinya ini tanggung jawab saya juga, bukan semata-mata kesalahan staf,” ujarnya.

Dia mengatakan, ekspektasi publik kepada Pemkab Banyuwangi semakin hari semakin tinggi. Apalagi, Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir dinilai mampu melakukan transformasi pelayanan publik dengan berbagai inovasinya.

Dalam sidak, Ipuk juga mendapati sejumlah pegawai tidak ada di tempat. “Saya minta ini diperhatikan,” ujar alumnus Universitas Negeri Jakarta tersebut.

Di salah satu dinas, Ipuk juga menemukan ruangan ber-AC yang penuh bau asap rokok. “Ada tulisan Dilarang Merokok, eh kok dilanggar juga. Sudah tahu ruangan ber-AC dilarang merokok, kok masih saja merokok di dalam ruangan,” kata Ipuk.

“Saya sengaja lanjutkan sidak di hari kedua setelah libur Lebaran ini untuk mengetahui bagaimana kinerja di masing-masing OPD. Karena masih mendapat laporan, komplain dari warga. Secara keseluruhan cukup baik, meskipun masih ada keteledoran yang perlu dibenahi. Sidak ini bagian dari perbaikan kinerja ke dalam,” kata Ipuk.

Saat sidak, Ipuk juga melihat kerapian dan kebersihan kantor yang perlu terus dibenahi. “Mari bersama-sama ciptakan suasana kerja yang baik. Kalau suasana kantor nyaman, akan memberi energi positif. Jaga kebersihan dan kerapian kantor,” ujar Ipuk.

Dalam sidak kali ini, Ipuk mendatangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Sebelumnya, Ipuk berkeliling ke Mal Pelayanan Publik, Badan Kepegawaian, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS