SURABAYA – Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana mengajak para buruh Kota Pahlawan ikut menjaga iklim kondusif menjelang penetapan upah minimum kabupaten / kota (UMK) oleh Gubernur Jawa Timur.

Jika kalangan buruh terus bergolak dengan mendesakan kenaikan upah sesuai keinginan mereka, yakni sebesar 21 persen, dia khawatir akan berdampak ekonomi di Surabaya menjadi tak menentu.

“Jika tak kondusif akan berdampak pada investasi dan memperburuk ekonomi Surabaya,” kata Agustin, kemarin.

Legsislator yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menyebutkan, para buruh mengusulkan UMK Surabaya mencapai Rp 3,7 juta. Namun hingga saat ini, dewan pengupahan, yang di dalamnya terdapat perwakilan para buruh, pengusaha dan pemerintah belum memutuskan besaran UMK.

“Masih belum ada titik temu di dewan pengupahan,” ungkap perempuan yang akrab disapa Titin ini.

Dia menghawatirkan jika pihak investor akan mengalihkan usahanya ke luar daerah, karena terus-menerus mendapatkan tekanan melalui aksi demonstrasi para buruh. Untuk itu, Titin berharap kalangan pekerja menahan diri, sembari menunggu keputusan Gubernur Jawa Timur.

“Berapapun keputusannya, gubernur pasti memutuskan dengan bijaksana,” ujarnya.

Titin menambahkan, meski sesuai aturan sudah ada keputusan besaran UMK, namun kenyataannya tak semua perusahaan mematuhinya. Ironisnya, pelanggaran justru dilakukan oleh instansi pemerintah sendiri.

“Di Rumah Sakit Dr. Soetomo, karyawan honor gajinya antara Rp. 700 ribu – 2,2 juta. Padahal, sesuai Pergub (Peraturan gubernur) UMK Surabaya Rp. 3,045 juta,” jelasnya

Dia mengakui, saat ini pemerintah kota tak bisa berbuat banyak untuk menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Pasalnya, sesuai aturan pengawasan ketenagakerjaan  telah beralih dari pemerintah kabupaten kota ke provinsi.

Padahal, masih banyak pelanggaran yang dilakukan pihak pengusaha. “Di toko- toko, masih banyak upah pegawainya di bawah UMK,” ujar dia.

Sesuai peraturan yang berlaku, sebenarnya sanksi pidana disiapkan bagi pelaku usaha yang tak membayar pegawainya sesuai UMK. Hanya saja, tak ada yang melapor dan kalaupun ada, sudah diselesaikan oleh Disnaker.

Titin menambahkan, sebenarnya pelanggaran yang dilakukan pihak pengusaha bukan saja menyangkut besaran UMK. Namun Hak- hak para pekerja, terkait BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan juga banyak yang tak dipenuhi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS