JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu optimistis pembentukan panitia khusus (pansus) kasus dugaan korupsi PT Pelindo II akan berjalan mulus dan diterima semua fraksi di parlemen. Politisi PDI Perjuangan ini menilai keberadaan pansus sangat penting untuk mengungkap kasus dugaan korupsi yang terjadi di perusahaan tersebut.

“Kita yakin akan lolos. Ini mendesak karena kita ingin mengungkap skandal korupsi kolusi dan nepotisme dan mengungkap skandal dwelling time dan pencucian uang di sana yang melanggar undang,” tegas Masinton, kepada wartawan, Senin (7/9/2015).

Dia mengakui, sampai hari ini belum ada kesepakatan di parlemen terkait pembentukan pansus Pelindo. Saat ini, pembentukan itu sudah dibahas fraksi-fraksi dan komisi terkait. “Ini sedang dibahas antar pimpinan,” kata Masinton.

Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubrata, menilai, pengusutan kasus dugaan korupsi mobile crane di lingkungan PT Pelindo II harus tetap dilanjutkan, meski ada pergantian kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Di tengah-tengah pengusutan kasus ini, Kepala Kepolisian RI mengganti kepala Bareskrim yang semula dijabat Komisaris Jenderal Budi Waseso menjadi Komjen Anang Iskandar.

“Teorinya, kalau sudah di tingkat penyidikan, harus diteruskan. Dari lidik ke sidik itu memang melalui SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan), itu harus going on (berjalan),” kata Sidarto, saat di kantor Wakil Presiden.

Menurut dia, kepolisian harus melanjutkan kasus ini jika memang ada temuan alat bukti kuat yang menunjukkan tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri tengah menyidik kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pengadaan mobile crane harbour di Pelindo II. Saat Bareskrim dipimpin Komjen Budi Waseso, sejumlah penyidik gabungan sempat menggeledah kantor Pelindo II di Tanjung Priok. Termasuk ruangan Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino.

Namun beberapa hari setelah penggeledahan itu, Mabes Polri mengumumkan pergantian Kabareskrim. Budi Waseso akhirnya digantikan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar. Pergantian Kabareskrim menjadi salah satu pemicu DPR berencana membentuk pansus. (goek/*)