Senin
11 Mei 2026 | 6 : 18

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Legislator Nilai Pemkot Lambat Tangani Purabaya

pdip-jatim-adi-sutar

pdip-jatim-adi-sutarSURABAYA – Komisi A DPRD Kota Surabaya menilai pemerintah kota (pemkot) kurang tangkas menangani persoalan pengelolaan Terminal Purabaya dengan Pemkab Sidoarjo. Sehingga, pemerintah pusat bakal mengambil alih pengelolaannya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, sejak awal Komisi A sudah mengimbau pemkot agar segera menyelesaikan persoalan Purabaya dengan Pemkab Sidoarjo.

Hanya, lanjut Adi, sampai sekarang belum ada progres report yang jelas soal itu. Bahkan pada 2014 yang disampaikan Pemkot Surabaya ke DPRD sebatas masih menunggu review perjanjian bagi hasil dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“BPKP sudah keluar pada 2015, namun setelah itu tidak ada tindak lanjut yang signifikan,” kata Adi Sutarwijono, kemarin.

Menurut Awi, sapaan politisi PDI Perjuangan tersebut, hingga sekarang belum ada koordinasi atau perundingan antar kepala daerah atau antara pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya maupun Pemkab Sidoarjo.

Untuk mematangkan proses perundingan itu, pihaknya menilai tidak memasalahkan apakah bagi hasil pengelolaan terminal menggunakan netto atau bruto itu. Pun soal proporsi bagi hasil apakah mau memakai 20 : 80 atau 90 : 10. Dia menilai keduanya sama sahnya secara hukum.

“Seandainya pemkot itu tangkas menyelesaikan itu dengan bergerak cepat, saya yakin tidak ada pernyataan pemerintah pusat untuk mengelola terminal Purabaya,” ujarnya.

Dia menilai jika praktik pro-otonomi diterapkan, maka sebenarnya yang lebih baik itu terminal tipe A seperti Purabaya dikelola daerah. “Karena ini aset daerah yang dikelola daerah,” jelasnya.

Pengelolaan terminal tipe A oleh pemerintah daerah, imbuh Awi, lebih masuk akal bila dibandingkan dikelola pemerintah pusat. Karena di lapangan, ada kaitannya antara trayek angkutan, jalur lalu lintas , kondisi sosial dan ekonomi wilayah yang diatur oleh pemerintah daerah.

“Saya rasa jika dikelola pemerintah pusat akan sangat kesulitan. Daerah yang lebih tahu kondisinya,” tegasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Musancab PDIP Surabaya Jadi Ajang Konsolidasi dan Koalisi dengan Rakyat

Puti Guntur menyebut Musancab PDIP Surabaya menjadi ajang konsolidasi partai sekaligus koalisi dengan rakyat. ...
KRONIK

Buka Musancab PDIP Surabaya, Tari Satyam Eva Jayate Manifestasikan Perjuangan Rakyat

SURABAYA – Tari Satyam Eva Jayate menjadi pembuka epik dalam gelaran Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDI ...
KRONIK

Perkuat Program KBR, Sadarestuwati Dorong Kolaborasi Lintas Sektor dalam Rehabilitasi Hutan

JOMBANG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Hj. Sadarestuwati, menegaskan bahwa pelestarian kawasan hutan dan ...
HEADLINE

Musancab PDIP se-Jatim Tuntas di Surabaya, Anak Muda dan Perempuan Dominasi PAC Baru

DPD PDI Perjuangan Jatim menuntaskan Musancab di 666 kecamatan. Anak muda dan perempuan mulai mendominasi struktur ...
KABAR CABANG

Musancab PDIP Surabaya, Armuji Tekankan Pentingnya Mesin Partai

SURABAYA – Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya sekaligus Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menegaskan komitmen ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Dorong Event Desa Wisata Tak Sekadar Meriah, Tapi Berdampak bagi Warga

Novita Hardini mendorong event desa wisata tak hanya meriah, tetapi juga berdampak bagi ekonomi warga dan ...