Jumat
23 Oktober 2026 | 11 : 38

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Legislator Nilai Pemkot Lambat Tangani Purabaya

pdip-jatim-adi-sutar

pdip-jatim-adi-sutarSURABAYA – Komisi A DPRD Kota Surabaya menilai pemerintah kota (pemkot) kurang tangkas menangani persoalan pengelolaan Terminal Purabaya dengan Pemkab Sidoarjo. Sehingga, pemerintah pusat bakal mengambil alih pengelolaannya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, sejak awal Komisi A sudah mengimbau pemkot agar segera menyelesaikan persoalan Purabaya dengan Pemkab Sidoarjo.

Hanya, lanjut Adi, sampai sekarang belum ada progres report yang jelas soal itu. Bahkan pada 2014 yang disampaikan Pemkot Surabaya ke DPRD sebatas masih menunggu review perjanjian bagi hasil dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“BPKP sudah keluar pada 2015, namun setelah itu tidak ada tindak lanjut yang signifikan,” kata Adi Sutarwijono, kemarin.

Menurut Awi, sapaan politisi PDI Perjuangan tersebut, hingga sekarang belum ada koordinasi atau perundingan antar kepala daerah atau antara pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya maupun Pemkab Sidoarjo.

Untuk mematangkan proses perundingan itu, pihaknya menilai tidak memasalahkan apakah bagi hasil pengelolaan terminal menggunakan netto atau bruto itu. Pun soal proporsi bagi hasil apakah mau memakai 20 : 80 atau 90 : 10. Dia menilai keduanya sama sahnya secara hukum.

“Seandainya pemkot itu tangkas menyelesaikan itu dengan bergerak cepat, saya yakin tidak ada pernyataan pemerintah pusat untuk mengelola terminal Purabaya,” ujarnya.

Dia menilai jika praktik pro-otonomi diterapkan, maka sebenarnya yang lebih baik itu terminal tipe A seperti Purabaya dikelola daerah. “Karena ini aset daerah yang dikelola daerah,” jelasnya.

Pengelolaan terminal tipe A oleh pemerintah daerah, imbuh Awi, lebih masuk akal bila dibandingkan dikelola pemerintah pusat. Karena di lapangan, ada kaitannya antara trayek angkutan, jalur lalu lintas , kondisi sosial dan ekonomi wilayah yang diatur oleh pemerintah daerah.

“Saya rasa jika dikelola pemerintah pusat akan sangat kesulitan. Daerah yang lebih tahu kondisinya,” tegasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

Kebakaran TPA Supit Urang, Kader PDIP Kota Malang Salurkan Masker dan Air Minum

Kader PDI Perjuangan Kota Malang menyalurkan masker bagi warga dan air minum untuk petugas pemadam kebakaran di ...
LEGISLATIF

Reses Fery Sudarsono, Warga Curhat Soal PJU hingga Nasib BKK Desa

MADIUN – Minimnya penerangan jalan umum (PJU), persoalan infrastruktur, hingga ketergantungan desa terhadap Bantuan ...
KRONIK

Kisruh Poktan Maju Makmur, Candra Dorong Regenerasi Kepengurusan Sesuai Mekanisme

JEMBER – Penetapan kepengurusan Kelompok Tani Maju Makmur di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, menjadi salah satu ...
KRONIK

Dorong Ekonomi Berbasis Masjid, Banyuwangi Latih 150 Takmir Kembangkan Masjid Affiliate

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mendorong masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi ...
KRONIK

Ini, Tiga Pesan Bupati Lukman pada Peringatan Hari Santri dan Wisuda Tahfidz Juz 30

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, berharap peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 tidak sekadar ...
UMKM

16 Pelaku UMKM Fatayat NU Gresik Terima Rombong Gratis dari Nila Yani

GRESIK – Sebanyak 16 pelaku UMKM dari anggota Fatayat NU Gresik mendapat bantuan rombong usaha gratis. Bantuan dari ...