Selasa
14 Juli 2026 | 6 : 29

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Legislator Nilai Pemkot Lambat Tangani Purabaya

pdip-jatim-adi-sutar

pdip-jatim-adi-sutarSURABAYA – Komisi A DPRD Kota Surabaya menilai pemerintah kota (pemkot) kurang tangkas menangani persoalan pengelolaan Terminal Purabaya dengan Pemkab Sidoarjo. Sehingga, pemerintah pusat bakal mengambil alih pengelolaannya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, sejak awal Komisi A sudah mengimbau pemkot agar segera menyelesaikan persoalan Purabaya dengan Pemkab Sidoarjo.

Hanya, lanjut Adi, sampai sekarang belum ada progres report yang jelas soal itu. Bahkan pada 2014 yang disampaikan Pemkot Surabaya ke DPRD sebatas masih menunggu review perjanjian bagi hasil dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“BPKP sudah keluar pada 2015, namun setelah itu tidak ada tindak lanjut yang signifikan,” kata Adi Sutarwijono, kemarin.

Menurut Awi, sapaan politisi PDI Perjuangan tersebut, hingga sekarang belum ada koordinasi atau perundingan antar kepala daerah atau antara pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya maupun Pemkab Sidoarjo.

Untuk mematangkan proses perundingan itu, pihaknya menilai tidak memasalahkan apakah bagi hasil pengelolaan terminal menggunakan netto atau bruto itu. Pun soal proporsi bagi hasil apakah mau memakai 20 : 80 atau 90 : 10. Dia menilai keduanya sama sahnya secara hukum.

“Seandainya pemkot itu tangkas menyelesaikan itu dengan bergerak cepat, saya yakin tidak ada pernyataan pemerintah pusat untuk mengelola terminal Purabaya,” ujarnya.

Dia menilai jika praktik pro-otonomi diterapkan, maka sebenarnya yang lebih baik itu terminal tipe A seperti Purabaya dikelola daerah. “Karena ini aset daerah yang dikelola daerah,” jelasnya.

Pengelolaan terminal tipe A oleh pemerintah daerah, imbuh Awi, lebih masuk akal bila dibandingkan dikelola pemerintah pusat. Karena di lapangan, ada kaitannya antara trayek angkutan, jalur lalu lintas , kondisi sosial dan ekonomi wilayah yang diatur oleh pemerintah daerah.

“Saya rasa jika dikelola pemerintah pusat akan sangat kesulitan. Daerah yang lebih tahu kondisinya,” tegasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

PDIP Trenggalek Targetkan Lahir Pemimpin Ranting Berintegritas Lewat Penjaringan Demokratis

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek memperkuat konsolidasi menjelang penjaringan pengurus ranting dan anak ...
HEADLINE

Deni Wicaksono: Keberhasilan APBD Diukur dari Kesejahteraan Masyarakat, Bukan Sekadar WTP

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menegaskan keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari opini WTP atau ...
EKSEKUTIF

Pesan Bupati Kediri kepada Siswa Baru: Hindari Bullying dan Kurangi Bermain Gadget

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengingatkan siswa baru SMPN 2 Ngasem agar tidak melakukan bullying sejak ...
KABAR CABANG

PDI Surabaya Perkuat Partisipasi Politik Perempuan, Buka Ruang Kesejahteraan Warga

SURABAYA – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya mendorong keterwakilan perempuan dan Gen Z dalam penataan struktur ...
KRONIK

Apel Hari Koperasi, Bupati Fauzi: Penguatan Tata Kelola Kunci Bangun Kepercayaan Masyarakat

SUMENEP – Seluruh insan koperasi hendaknya menjaga semangat gotong royong, memperkuat solidaritas, meningkatkan ...
KRONIK

Doding Dorong Kompetisi Rutin untuk Lahirkan Bibit Pesepak Bola Trenggalek

Ketua KONI Trenggalek Doding Rahmadi mendorong kompetisi sepak bola usia dini digelar secara rutin untuk melahirkan ...