Jumat
11 Juli 2025 | 5 : 59

Legislator Nilai Pemkot Lambat Tangani Purabaya

pdip-jatim-adi-sutar

pdip-jatim-adi-sutarSURABAYA – Komisi A DPRD Kota Surabaya menilai pemerintah kota (pemkot) kurang tangkas menangani persoalan pengelolaan Terminal Purabaya dengan Pemkab Sidoarjo. Sehingga, pemerintah pusat bakal mengambil alih pengelolaannya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, sejak awal Komisi A sudah mengimbau pemkot agar segera menyelesaikan persoalan Purabaya dengan Pemkab Sidoarjo.

Hanya, lanjut Adi, sampai sekarang belum ada progres report yang jelas soal itu. Bahkan pada 2014 yang disampaikan Pemkot Surabaya ke DPRD sebatas masih menunggu review perjanjian bagi hasil dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“BPKP sudah keluar pada 2015, namun setelah itu tidak ada tindak lanjut yang signifikan,” kata Adi Sutarwijono, kemarin.

Menurut Awi, sapaan politisi PDI Perjuangan tersebut, hingga sekarang belum ada koordinasi atau perundingan antar kepala daerah atau antara pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya maupun Pemkab Sidoarjo.

Untuk mematangkan proses perundingan itu, pihaknya menilai tidak memasalahkan apakah bagi hasil pengelolaan terminal menggunakan netto atau bruto itu. Pun soal proporsi bagi hasil apakah mau memakai 20 : 80 atau 90 : 10. Dia menilai keduanya sama sahnya secara hukum.

“Seandainya pemkot itu tangkas menyelesaikan itu dengan bergerak cepat, saya yakin tidak ada pernyataan pemerintah pusat untuk mengelola terminal Purabaya,” ujarnya.

Dia menilai jika praktik pro-otonomi diterapkan, maka sebenarnya yang lebih baik itu terminal tipe A seperti Purabaya dikelola daerah. “Karena ini aset daerah yang dikelola daerah,” jelasnya.

Pengelolaan terminal tipe A oleh pemerintah daerah, imbuh Awi, lebih masuk akal bila dibandingkan dikelola pemerintah pusat. Karena di lapangan, ada kaitannya antara trayek angkutan, jalur lalu lintas , kondisi sosial dan ekonomi wilayah yang diatur oleh pemerintah daerah.

“Saya rasa jika dikelola pemerintah pusat akan sangat kesulitan. Daerah yang lebih tahu kondisinya,” tegasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Event Ponorogo Rikolo Semono, Upaya Kota Reog Jadi UCCN

PONOROGO – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, secara resmi membuka event “Ponorogo Rikolo Semono 2” di Alun-alun ...
KRONIK

KH. Mujtaba dan Wahyudi Temui Kapolres Sumenep, Bahas Ancaman Narkoba di Kangean

SUMENEP – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kangean, KH. M. Mujtaba, bersama anggota Fraksi PDI ...
LEGISLATIF

Halte TransJatim Kembali Dirusak, Dewanti Tegaskan Pentingnya Perlindungan Fasilitas Publik

SURABAYA – Aksi perusakan halte bus TransJatim kembali terjadi dan memantik keprihatinan mendalam dari kalangan ...
SEMENTARA ITU...

Narada Farm, Kebun Melon yang Membuat Mbak Nia Kepincut

SUMENEP – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, melakukan kunjungan ke kebun melon ...
EKSEKUTIF

Warga Gresik Taat Pajak dapat Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan apresiasi kepada para wajib pajak kendaraan bermotor dan restoran. ...
LEGISLATIF

Hutan Bojonegoro Dikelola Rakyat Capai 35.000 Hektar, Minim Infrastruktur

BOJONEGORO – Pembangunan infrastruktur di kawasan hutan mutlak diperlukan untuk mengentas kemiskinan warga ...