Sabtu
01 November 2025 | 5 : 07

Legislator Desak Pemkot Surabaya Kembali Pelototi Perizinan Pabrik

pdip jatim - Syaifuddin Zuhri Sek DPC Sby

pdip jatim - Syaifuddin Zuhri Sek DPC SbySURABAYA – Komisi C DPRD Surabaya mendesak pemerintah kota kembali meneliti ikhwal perizinan pabrik-pabrik di Kota Pahlawan. Sebab, disinyalir izin-izin yang dikantongi bermacam perusahaan itu sudah mati (kedaluwarsa), atau sudah tidak lagi sesuai peruntukan.

Persoalan perizinan pabrik itu disampaikan Ketua Komisi C Syaifuddin Zuhri setelah komisinya melakukan sidak ke sejumlah pabrik di sepanjang Jalan Mastrip. Hasil sidak, sebut Ipuk, sapaan Syaifuddin Zuhri, ditemukan sedikitnya 18 perusahaan tidak mengantongi izin, atau ada juga izin yang dipegang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.

Legislator yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya itu menyatakan, sebagai kota perdagangan dan jasa, pendapatan Kota Surabaya tentunya juga dari sektor ini. Jika banyak pabrik tak berizin, atau izinnya masa berlakunya sudah habis, atau sudah tak sesuai peruntukan, maka pundi-pundi pendapatan untuk Pemkot Surabaya akan berkurang.

“Kemampuan APBD saat ini Rp 7,2 triliun. Jika seluruh perusahaan dan pabrik tertib, kami yakin kemampuan APBD Kota Surabaya bisa mencapai Rp 12 triliun,” tandas Syaifudin Zuhri, Rabu (10/6/2015).

Saat sidak di sepanjang Jalan Mastrip, ungkap Ipuk, ditemukan sedikitnya 18 perusahaan yang izinnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Modusnya macam-macam, mulai dari manipulasi data dan luasan pabrik, sampai perluasan wilayah perusahaan atau pabrik yang tidak terlaporkan kembali.

Ketidaktransparan sejumlah perusahaan itu, jelas Ipuk, berpotensi merugikan keuangan negara, utamanya pajak. Seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun pajak hasil produksinya.

Dia lantas mencontohkan sebuah pabrik kertas di wilayah itu, yang luasnya saat ini mencapai 26 hektar, tapi yang dilaporkan hanya 18 hektar. Bahkan, izinnya sudah mati sejak 2011. Juga ada pabrik yang luas sebenarnya 2,5 hektar tapi yang dilaporkan hanya separonya.

“Itu baru di wilayah Mastrip, belum kawasan industri lainnya seperti Margomulyo, Rungkut, dan Romo Kalisari. Kami sangat yakin akan ditemukan kasus yang sama,” ucap Ipuk. (goek/*)

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Begini Rencana Kepala Daerah PDI Perjuangan Jatim Usai Dapat Arahan Megawati

BLITAR — Usai pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, para kepala daerah (kada) dan ...
LEGISLATIF

Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Sutardi Pimpin Paripurna Bahas PU Fraksi-Fraksi atas Raperda APBD 2026

MADIUN – Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun yang juga politisi senior PDI Perjuangan, Sutardi, memimpin rapat paripurna ...
SEMENTARA ITU...

Bupati Trenggalek Ajak Anak Muda Lihat Tantangan sebagai Peluang Kemajuan Bangsa

JAKARTA – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau Gus Ipin mengajak generasi muda Indonesia untuk tidak ...
KRONIK

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko: Arahan Ibu Ketum, Kita Harus Selalu Merangkul Rakyat

BLITAR — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala ...
KRONIK

Arahan Megawati di Kota Blitar, Mas Dhito: Kepala Daerah Diingatkan untuk Memahami Nilai-nilai Perjuangan Para Pahlawan

BLITAR – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama para kepala daerah – wakil kepala daerah kader PDI ...
HEADLINE

Dihadiri Megawati, 30 Akademisi dari 30 Negara Ikuti Seminar Peringatan 70 Tahun KAA di Kota Blitar

BLITAR — Sabtu (1/11/2025) pagi ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri peringatan 70 ...