MALANG – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Malang Abdul Hakim mengatakan, Kota Malang termasuk dalam target menang di Pilkada 2018 oleh PDI Perjuangan.
Menurut Hakim, target kemenangan di Kota Malang itu sudah disampailkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi, saat rapat kerja daerah di Surabaya, Sabtu (22/7/2017).
“Jadi saya tegaskan kalau Kota Malang ini termasuk dalam target menang untuk Pilkada 2018 oleh PDIP,” kata Hakim, usai acara silaturahmi DPC PDI Perjuangan dan DPC PKB Kota Malang di Baiduri Sepah Resto, Minggu (23/7/2017).
Dia menyebutkan, ada sembilan daerah yang masuk dalam target menang, di antaranya Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kota Malang, Kota Kediri, Kota dan Kabupaten Madiun, serta Kabupaten Bojonegoro.
Sedangkan daerah yang wajib menang ada enam daerah yakni Kabupaten Tulungagung, Kota dan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Nganjuk, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Magetan.
Jawa Timur termasuk dalam daerah yang bakal mengikuti Pilkada serentak 2018. Terdapat 17 kabupaten dan kota yang bakal menggelar pemilihan kepala daerah, serta satu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang Arief Wicaksono mengatakan, silaturahmi dengan jajaran pengurus PKB itu sebagai komunikasi politik tingkat awal. Komunikasi politik serupa juga dilakukan PDIP dengan partai lain.
“Jadi jika nanti ada keputusan rekom dari DPP, kami tinggal melanjutkan komunikasi politik ini ke langkah selanjutnya, termasuk dengan PKB dan parpol lain,” jelas Arief.
Dia menjelaskan, acara itu merupakan silaturahmi antar pengurus parpol sekaligus halal bihalal. Menurut Arief silaturahmi itu untuk memperkokoh jalinan persahabatan dan persaudaraan sesama arek Malang (Arema) dan sesama anak bangsa.
“Apalagi Pak Anton (Ketua PKB Kota Malang) kan wali kota, perpanjangan tangan pemerintah. PDIP sendiri merupakan partai pendukung pemerintah. Tentunya kami harus menyukseskan program pemerintah, apalagi saya juga ketua dewan. Kalau kami tidak menyukseskan program pemerintah, bisa-bisa kami yang ditegur oleh DPP,” ujar pria yang juga Ketua DPRD Kota Malang itu. (goek)
