SURABAYA — Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengungkap adanya ancaman geologi baru hingga keterbatasan sarana penanganan bencana di Kabupaten Gresik, menyusul kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi E menemukan sejumlah potensi kerawanan bencana, termasuk keberadaan empat sesar aktif di wilayah Gresik yang terdiri dari tiga sesar lama dan satu sesar baru.

“Gresik ini memiliki empat sesar. Tiga sesar lama dan satu sesar baru. Di utara ada Sesar Muria dan RMKS, sedangkan di selatan ada Sesar Surabaya-Wonokromo serta Sesar Sidoarjo-Waru,” ujar Sri Untari, Jumat (10/4/2026).

Ia menekankan, munculnya sesar baru, yakni Sesar Muria, semakin meningkatkan potensi kebencanaan di wilayah tersebut. Kondisi ini juga diperparah oleh letak geografis Gresik yang dilintasi tiga sungai besar, yakni Bengawan Solo, Kali Afur, dan Kali Lamongan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat Gresik rentan terhadap banjir kiriman dari daerah sekitar. “Jika Lamongan, Surabaya, atau Tuban mengalami hujan deras, maka Gresik pasti terdampak banjir,” katanya.

Selain banjir, ancaman kekeringan panjang juga menjadi persoalan saat musim kemarau. Dari total 330 desa dan kelurahan, sejumlah wilayah memiliki tingkat kerentanan tinggi, termasuk kawasan kepulauan seperti Bawean dan Sangkapura.

Komisi E juga menemukan fenomena amblesan tanah di Desa Kebun Teluk Dalam, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean. Fenomena tersebut disebut menyerupai sinkhole.

“Tanahnya ambles hingga empat meter dengan diameter lebih dari 20 meter. Ini menimbulkan ketakutan warga karena ada tujuh rumah di atasnya,” jelasnya.

Akibat kejadian tersebut, tujuh rumah terdampak dan penghuninya terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Atas temuan itu, Komisi E meminta BPBD Gresik segera berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur serta menyusun laporan resmi agar dapat ditindaklanjuti. Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi di bidang geologi dan geografi juga didorong untuk memperkuat kajian ilmiah.

“Memang sudah dicek oleh ITB, tetapi laporannya belum masuk ke Jawa Timur. Bahkan kejadian ini juga belum terlaporkan ke BPBD Jatim,” tegasnya.

Di sisi lain, Sri Untari menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana BPBD Gresik, termasuk kebutuhan alat berat seperti ekskavator kecil untuk penanganan banjir dan longsor.

Kebutuhan pembangunan waduk skala besar juga dinilai mendesak untuk mengendalikan air saat curah hujan tinggi sekaligus mendukung sektor pertanian.

Selain itu, keberadaan dapur umum mobile dinilai penting untuk mempercepat respons bencana, terutama di wilayah kepulauan.

Dalam aspek mitigasi, jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) di Gresik yang baru mencapai sekitar 80 desa dinilai masih belum sebanding dengan tingkat kerawanan wilayah.

Komisi E juga mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD, termasuk perbaikan fasilitas kantor yang dinilai belum memadai.

Sebagai langkah strategis, DPRD Jatim meminta penyusunan peta geologi Gresik secara komprehensif dengan melibatkan perguruan tinggi seperti Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Selain itu, BPBD Jawa Timur diminta segera memperbarui peta kebencanaan dengan memasukkan model-model bencana baru.

“Dengan kondisi Gresik sebagai daerah pantura yang memiliki empat sesar aktif, maka potensi bencananya semakin tinggi. Pembaruan peta kebencanaan menjadi sangat penting sebagai bagian dari mitigasi,” pungkasnya.

Temuan Komisi E DPRD Jatim ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan untuk memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang kian kompleks di wilayah Gresik. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS