BATU – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu, Khamim Tohari siap mengawal realisasi program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bahkan di awal 2026, di Kota Batu program ini sudah mulai menemukan titik terang.

Program rumah subsidi MBR, terang Anggota Komisi A DPRD Kota Batu itu, selaras dengan program nasional 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sejak awal dirinya mengawal program subsidi rumah bagi MBR tersebut.

Dia menjelaskan bahwa program itu merupakan jawaban atas melambungnya harga tanah dan rumah di Kota Batu. Melambungnya harga properti ini tak sebanding dengan akses bagi masyarakat kecil dengan berpendapatan stagnan untuk memiliki hunian pribadi di tanah kelahiran mereka sendiri.

“Program rumah subsidi ini diproyeksikan menjadi solusi nyata mempermudah akses hunian layak bagi wong cilik. Tentu, program baik ini akan kami kawal terus,” tegas Khamim Tohari, Rabu (21/1/2026).

Dia menilai jika program ini penting direalisasikan di Kota Batu. Hal ini mengingat jumlah masyarakat MBR di Kota Batu cukup banyak dan hingga kini rata-rata tidak memiliki hunian yang layak sehingga juga berpengaruh terhadap produktivitas kerja mereka.

Khamim menjelaskan, untuk tahap awal pihaknya telah berkali-kali berkoordinasi dengan dinas terkait. Hasilnya, dinas terkait telah menjalin komunikasi dan ke setiap pengembang dan pemilik lahan untuk mensukseskan program tersebut.

Lokasi lahan pengembangan perumahan subsidi ini, ungkapnya, telah disiapkan di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, dengan luas lahan sekitar 3 hektare. Di lahan itu, Khamim memperkirakan dapat menampung hingga 5.000 kepala keluarga (KK).

Khamim menjelaskan, jika sesuai ketentuan pemerintah pusat, rumah subsidi yang direncanakan memiliki ukuran standar 6 x 10 meter dengan estimasi harga Rp 165 juta per unit. Dia ingin memastikan program itu tepat sasaran.

“Syaratnya sudah pasti belum punya rumah dengan bukti resmi dan diutamakan bagi warga lokal atau pekerja (termasuk ASN) yang bekerja di Kota Batu namun masih berdomisili di luar daerah,” ungkap dia.

Pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Batu tersebut menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar jargon politik, melainkan komitmen partai dalam membela hak dasar rakyat kecil atau wong cilik. Sebagai penggerak program ini di DPRD, dia mendesak agar pembahasan teknis segera dirampungkan.

“Ini wujud nyata PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik. Kami tidak hanya bicara tagline, tapi membela hak masyarakat untuk punya rumah. Semakin cepat direalisasikan, semakin baik bagi masyarakat,” pungkasnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS