SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Armuji menyatakan siap membantu vendor atau mitra kerja taksi uber, yang beberapa hari lalu terkena sweeping petugas dinas perhubungan. Hal disampaikan Armuji, saat menemui sekitar 14 vendor yang datang ke gedung DPRD Surabaya di Jalan Yos Sudarso, Selasa (28/6/2016).

Menurut Armuji, nasib vendor uber itu patut dikasihani. Sebab, mitra kerja dari taksi berbasis aplikasi tersebut mereka harus kucing-kucingan dengan petugas dishub. “Mereka cari uang gak tenang. Beberapa hari lalu mereka disweeping,” ujar Armuji.

Legislator yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menjelaskan, vendor uber butuh kepastian legalitas. Dia menyebutkan, mereka juga siap mengurus perizinan, namun rupanya ada indikasi upaya permainan yang tidak sehat.

“Semua vendor mau digiring ke oknum tertentu, misalnya ke vendor A. Mereka digiring agar berada di naungan vendor tertentu itu, karena satu vendor dipotong Rp 35.000,” katanya.

Legislator empat periode ini menyatakan siap membantu menguruskan izin. Para vendor tersebut, selama ini sudah memiliki SIUP berupa izin rental dan sewa kendaraan dari Dishub Surabaya. Namun ada regulasi baru yang mengharuskan izin operasional dikeluarkan oleh Dishub Jatim.

“Setelah Lebaran mereka kita undang lagi, biar ada persamana persepsi,” tegasnya.

Salah seorang vendor Syafruddin Dalimunti mengaku selama ini membayar Rp 35.000 per driver setiap minggu. Sejak Januari 2016 sampai saat ini, ada sekitar 2.000 unit kendaraan sebagai mitra.

Namun, meski membayar retribusi ke uber, namun para vendor tidak mendapatkan jaminan kenyamanan. Mereka kerap kucing-kucingan dengan petugas dishub untuk menghindari razia.

“Karena tidak ada paguyuban sehingga membuat uber seenaknya sendiri,” ucapnya.

Dia merasa, mitra kerja uber dibuat gak solid. Tujuannya, agar tidak melakukan protes terhadap perusahaan uber. Apalagi, uber selama ini berdalih bukan perusahaan transportasi, melainkan hanya penyedia aplikasi. (goek)