MAGETAN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Budi Sulistyono atau yang akrab disapa Kanang mengingatkan pentingnya penerapan manajemen skala prioritas dalam setiap kebijakan pemerintah.

Menurut Kanang, kemampuan menentukan prioritas kebijakan menjadi kunci penting agar pembangunan negara benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Negara ini akan lebih baik apabila mampu menentukan prioritas dengan benar. Jangan sampai energi dan anggaran negara habis untuk hal-hal yang bukan kebutuhan utama masyarakat,” ujar Kanang, usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan, Sabtu (14/3/2026).

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menegaskan bahwa pemahaman mengenai manajemen prioritas tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga harus dipahami oleh kader partai serta generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa.

“Saya tekankan kepada kader PDI Perjuangan yang hadir, tidak hanya kader partai, tetapi juga anak-anak muda yang suatu saat akan memimpin bangsa. Hal yang ingin saya tekankan adalah pentingnya manajemen prioritas,” katanya.

Menurut Kanang, prinsip tersebut sebenarnya telah dicontohkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, yang selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan negara. “Panutan kita Bung Karno. Beliau selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai fokus utama kebijakan negara,” sebut Kanang.

Dalam konteks pembangunan saat ini, ia menilai sejumlah sektor harus menjadi prioritas pemerintah, di antaranya penguatan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, serta penanganan pengangguran. Selain itu, berbagai program yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat juga harus mendapat perhatian utama.

“Prioritas hari ini jelas. Pendidikan harus diperkuat, lapangan kerja harus diperbanyak, pengangguran harus ditekan, dan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat harus benar-benar dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dinamika global yang cepat berubah dapat memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah harus mampu membaca situasi global sebelum menentukan kebijakan.

Dalam situasi tertentu, kata Kanang, pemerintah perlu fokus pada persoalan yang paling mendesak bagi masyarakat, misalnya ketika terjadi krisis energi atau kelangkaan bahan bakar.

“Ketika ada persoalan besar seperti krisis energi atau kelangkaan bahan bakar, maka itu harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai kita justru sibuk membahas hal lain yang bukan prioritas,” katanya.

Menurutnya, berbagai program pembangunan seperti penguatan ekonomi kerakyatan, koperasi, maupun program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap penting. Namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat itu.

Kanang juga menyinggung wacana efisiensi kerja di sektor pemerintahan, termasuk kemungkinan penerapan sistem kerja fleksibel seperti Work From Home (WFH). Menurutnya, kebijakan tersebut dapat diterapkan sepanjang tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak ada masalah dengan sistem kerja fleksibel. Namun yang paling penting adalah pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang,” tegasnya.

Ia menambahkan, setiap kebijakan pemerintah harus disusun dengan pertimbangan yang matang, tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi anggaran, tetapi juga dari manfaat sosial serta dampaknya bagi masyarakat.

“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menentukan prioritas dengan benar. Jika prioritasnya tepat, maka kebijakan yang dihasilkan akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS