Senin
02 November 2026 | 6 : 51

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Kampanyekan Konsep Peternakan Terpadu, Tantri Dorong Peningkatan Kesejahteraan Peternak

PDIP-Jatim-Tantri-Baroroh-27112021

MALANG – Kabupaten Malang terkenal sebagai daerah yang memiliki potensi besar terkait dengan Sumber Daya Alamnya. Terutama sektor peternakannya, menjadi salah satu sektor unggulan di samping sektor pertanian. Hal tersebut menarik perhatian anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Dr. Tantri Bararoh, S.E., M.Si, M.Ak, untuk mendorong pertumbuhan sektor peternakan di Kabupaten Malang melalui konsep peternakan terpadu.

“Peternakan terpadu adalah sebuah konsep usaha untuk memadukan peternakan dengan kegiatan-kegiatan pembuatan pupuk organik, biogas, pertanian organik, perikanan organik, pengolahan produk pertanian organik, dan agrowisata pertanian organik,” ujar Tantri di kantor Kecamatan Ampelgading, Jumat (26/11/2021).

Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang mengambil tema “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Peternakan Terpadu”, dia menjelaskan bahwa salah satu konsep yang saat ini tengah berkembang populer adalah Low External Input and Sustainable Agriculture (LEISA).

Konsep ini, lanjut dia, adalah upaya optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia secara lokal, dengan mengkombinasikan komponen tanaman, hewan, tanah, air, iklim, dan manusia dalam sistem produksi. Melalui konsep LEISA ini, pembangunan peternakan yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pendapatan petani ternak serta asas industrialisasi peternakan dan keberlangsungan usaha.

“Kehadiran desa peternakan terpadu ini akan menjadi salah satu terobosan terbaik untuk memperkuat ketahanan pangan kita, terutama di Kabupaten Malang,” ujarnya.

Terlebih, dalam perencanaan penganggaran APBD Tahun 2022, Pendapatan Retribusi RPH ditargetkan bisa mencapai Rp. 1 Milyar lebih. Target ini meningkat lebih dari 2,5 kali lipat dibandingkan target pendapatan di tahun 2021.

“Program ini, akan memberikan dampak yang cukup besar bagi sektor peternakan di Kabupaten Malang terutama mendukung pencapaian ketahanan pangan. Sebab itu, seluruh pemangku kebijakan yang terlibat dalam hal ini, baik BUMD maupun BUMDes, harus bisa menjadi motor penggerak program ini,” jelas Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang tersebut.

Peternakan terpadu ini, menurut Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Malang ini, apabila dikelola secara baik akan berdampak sangat besar kepada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha peternakan. Dengan demikian, jelasnya, pengelolaan industri peternakan dari hulu hingga hilir dapat dikelola secara optimal. Selain itu, program ini juga mendukung salah satu program Pemerintahan Joko Widodo untuk menciptakan ketahanan pangan secara nasional. (ace/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Renny Pramana: Korban Bencana Butuh Makanan Bergizi, Bukan Sekadar Mengenyangkan

SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan korban bencana ...
KABAR CABANG

DPC Bojonegoro Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Ngasem Terdampak Kekeringan

BOJONEGORO – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro kembali menunjukkan kepedulian dan gotong royong kepada ...
LEGISLATIF

Desil Bansos Tak Sesuai Kondisi Ekonomi, Yuzar Rasyid Minta Warga Ajukan Sanggahan

KEDIRI – Anggota DPRD Kota Kediri Yuzar Rasyid mendorong warga yang mendapati angka desil bantuan sosial tidak ...
HEADLINE

Pimpin Kembali PA GMNI Jatim, Deni Wicaksono Andalkan Digital Sebarkan Gagasan Bung Karno

SURABAYA – Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur, Deni Wicaksono, ...
LEGISLATIF

Guntur Dorong Paguyuban MC Blitar Samakan Standar Profesionalisme

BLITAR – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, mendorong paguyuban pembawa acara atau ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Ingatkan Pendataan Digital Bansos Harus Sesuai Kondisi Riil, Bukan Like and Dislike

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengingatkan proses pendataan kependudukan secara digital untuk ...