SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk memberikan ruang sosialisasi terkait program Koperasi Merah Putih (KMP) kepada masyarakat desa. Langkah ini diambil menyusul masih banyaknya persoalan teknis maupun pemahaman di tingkat pelaksana di desa, mulai dari kepala desa, pengurus BUMDes hingga pengurus koperasi itu sendiri.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono menyoroti lemahnya pemahaman teknis dan kurangnya sinergi antar unsur di desa yang bisa berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.

“Kami melihat masih ada persoalan terkait KMP ini. Belum ada sinkronisasi dan pemahaman yang setara antara kepala desa, direktur BUMDes, dan para ketua koperasi. Setelah mendapatkan legalitas, mereka belum tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya,” ungkap Guntur Wahono di Surabaya, Sabtu (19/7/2025).

Pria yang juga Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur ini menyebutkan, program Koperasi Merah Putih yang digadang sebagai salah satu motor penggerak ekonomi rakyat ini memang memiliki semangat besar. Namun di lapangan pelaksanaannya masih menemui tantangan.

Menurutnya, banyak kepala desa bahkan merasa bingung dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, terutama karena program ini melibatkan dana desa sebagai jaminan awal dalam pengembangan koperasi.

“Di sisi lain, banyak pengurus BUMDes merasa tersinggung karena perhatian pemerintah justru lebih banyak diarahkan kepada KMP yang baru lahir. Padahal, BUMDes telah lebih dulu eksis sebagai lembaga ekonomi desa. Ini menimbulkan kecanggungan,” jelas Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Guntur menambahkan, DPD PDIP Jatim turut mengerahkan seluruh instrumen politik dan kader yang telah mendapatkan pelatihan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) PDIP Jatim untuk turun langsung membantu pelaksanaan KMP. Guntur menyebut, kader-kader tersebut akan diberdayakan sebagai pendamping dan penggerak informasi di tiap koperasi.

“Pimpinan partai kami juga memerintahkan agar kader partai turut mengawal koperasi ini berjalan dengan baik. Kami melibatkan semua kader partai yang sudah dilatih Badiklat, sehingga di setiap koperasi akan ada kader kami yang siap mengambil peran. Ini bentuk tanggung jawab ideologis dan struktural kami,” tegas Guntur.

Politisi PDI Perjuangan asal Blitar ini pun menekankan pentingnya koperasi sebagai sarana kolektif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Dia menyayangkan jika koperasi hanya dianggap sebagai pelengkap program pemerintah tanpa ada pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan.

“Koperasi ini adalah organisasi ekonomi rakyat yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat untuk hidup sejahtera. Jangan sampai hanya karena ketidaktahuan teknis atau kurangnya sosialisasi, tujuan mulia ini gagal tercapai,” tuturnya.

Guntur juga berharap agar pemerintah pusat lebih serius dalam menyiapkan regulasi yang tidak tumpang tindih serta menyediakan peta jalan yang jelas bagi pelaksanaan koperasi, khususnya di daerah.

Koperasi Merah Putih, imbuhnya, hanya bisa berjalan optimal jika semua pihak – dari pusat hingga desa – bekerja dalam kerangka sinergi dan kejelasan peran. (yols/pr)