JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan, penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia bukan untuk gagah-gagahan atau display politik. Tapi merupakan soal prinsip dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

“Kita akan ukur secara objektif, apakah setelah penenggelaman kapal asing ini hasil tangkapan nelayan kita meningkat? Ekspor kita meningkat? Kesejahteraan nelayan meningkat?” tulis Jokowi dalam fanpage facebook-nya, Minggu (7/12/2014).

Angkatan Laut, jelas Jokowi, secara intensif akan berpatroli untuk menjamin wilayah laut Indonesia bersih dari illegal fishing. Sehingga nelayan-nelayan Indonesia bisa berdikari secara ekonomi.

Jokowi menambahkan, pemerintah harus mematok target sesuai data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni hasil tangkapan ikan harus Rp. 300 triliun/tahun. Tidak seperti sebelumnya, di mana dengan subsidi ke nelayan Rp 11 triliun, hasil tangkapan cuma Rp 300 miliar setahun.

Dengan dana Rp 300 triliun setahun masuk ke kas negara, terang Jokowi, bisa digunakan untuk membangun kampung-kampung nelayan, infrastruktur seperti galangan kapal, pasar ikan khusus, dan mengembangkan jaringan pemasaran dunia untuk ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dalam negeri.

“Kita harus berpikir jauh ke depan, berpikir untuk memperbaiki kehidupan bangsa. Jangan hanya terjebak zona nyaman lalu kita takut memperbaiki keadaan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, TNI AL bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) telah menenggelamkan 3 kapal berbendera Vietnam, di perairan Anambas, Kepulauan Riau, Jumat (5/12/2014).

Proses penenggelaman ketiga kapal itu dimulai pukul 10.20 WIB. Ketiga kapal Vietnam itu didorong dari pulau Tarempa ke wilayah laut dengan kedalaman 45-60 meter untuk dieksekusi, setelah ditangkap beberapa hari lalu. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS