JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan, pemborosan uang negara lewat kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus dihentikan. Jokowi minta APBN harus diarahkan pada yang produktif bukan yang konsumtif.

Menurut Jokowi, pemerintah sebelumnya selalu terjebak dalam pemborosan APBN melalui subsidi BBM. Dia menyebutkan, dalam 5 tahun terakhir, subsisi BBM mencapai Rp 714 triliun. Sementara anggaran kesehatan pada kurun yang sama hanya Rp 220 triliun, dan anggaran untuk infrastruktur Rp 574 triliun.

“Sangat boros dan setiap hari kita bakar. Dan kita tidak sadar kita bakar. Boros,” tegas Jokowi di depan 100 pemimpin perusahaan terkemuka di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Baca juga: Jokowi Siap Tidak Populer

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menunjukkan potensi kekayaan laut Indonesia, di mana 2/3 wilayah RI ada di lautan. Jokowi mengatakan, potensi laut besar sekali. Namun di Sulawesi, ungkapnya, ikan yang bagus-bagus diekspor.

Hanya, lanjut Jokowi, ikan-ikan potensi laut Indonesia itu yang menikmati kapal-kapal asing. “Ikannya yang mengambil mereka,” paparnya.

Jokowi juga menyebutkan potensi hasil laut di sekitar Maluku. Di malam hari, sebutnya, suasananya ramai seperti pasar malam. Kapal-kapal di situ ramai mengambil ikan, di mana 90 persen kapal-kapal tersebut tidak berizin, namun membeli ikan dengan harga 10 persen dari ikan kita. “Pemerintah banyak kehilangan potensi ini,” ujar Jokowi.

Dari anggaran Rp 2.019 triliun pada APBN 2015, tambah Jokowi, sebesar Rp 433 triliun digunakan subsidi energi, baik BBM, listrik, dan lainnya. Besaran untuk subsidi BBM sendiri sudah dialokasikan sebesar Rp330 triliun.

Jokowi menyatakan pentingnya pengalihan subsidi BBM ke industri maritim hingga pertanian. Dalam industri maritim, misalnya, Jokowi menargetkan pembangunan 24 pelabuhan dalam lima tahun pemerintahannya. Jokowi juga ingin mewujudkan tol laut.

Sementara itu, di sektor pertanian, Jokowi memberikan pekerjaan rumah kepada Menteri Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang. Untuk mencapai itu, perlu dilakukan pembangunan bendungan 25-30 buah dalam waktu lima tahun.

Pembangunan waduk, urainya, harus diiringi dengan pembangunan irigasi, sehingga menjadi sinergi. Jokowi meyakini, apabila waduk-waduk yang ada diperbaiki sebesar 30% saja, maka pemerintah sudah dapat melakukan swasembada pangan. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS