JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan, soal pemilu kepala daerah, pemilihan secara langsung sudah tidak bisa ditawar lagi. Dia akan lebih intensif menjalin komunikasi politik dengan DPR-RI untuk saling menyetujui kesepakatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
“Prinsipnya pilkada langsung tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini adalah buah paling manis dalam demokrasi kita,” kata Jokowi, sebagaimana dia sampaikan di fanpage facebooknya, kemarin.
Menurut Jokowi, kalau pilkada langsung dibredel kemudian digantikan pilkada tak langsung, rakyat seakan-akan diikat untuk menonton panggung politik. Di mana rakyat diasingkan dari hak-haknya berdemokrasi.
“Dengan pilkada langsung, pelan-pelan akan kita dapatkan pemimpin yang secara organik tumbuh di dalam masyarakat dan paham atas situasi-situasi yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.
Senada, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, pemerintah menganggap mekanisme pilkada langsung yang diatur dalam Perppu Pilkada tak dapat ditawar. “Ini masalah prinsip ya. Jadi, pemerintah ini dibangun antara lain karena Pak Jokowi dipilih secara langsung oleh rakyat,” kata Andi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Rabu (3/12/2014).
Pelaksanaan pilkada melalui DPRD adalah produk anti-demokrasi. Oleh karena itu, dia menegaskan pemerintah akan mengonsolidasikan semua kekuatan di parlemen agar pilkada langsung yang merupakan hasil perjuangan reformasi tidak diubah.
“Yang susah payah dicapai selama reformasi itu, itu yang akan menjadi patokan perjuangan kami untuk menjaga supaya demokrasi langsung yang sudah berjalan baik, terutama pemilihan kepala daerah, agar bisa berlangsung ke depan,” kata Andi. (pri/*)
